Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Pansus Century, Akankah Kurang dari Rp 4,3 Miliar?

Kompas.com - 15/12/2009, 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR akan kembali menggelar rapat konsultasi pimpinan dengan perwakilan fraksi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/12/2009).

Agenda besar yang harus disepakati adalah penetapan anggaran Pansus dan jadwal pihak-pihak yang akan dipanggil Pansus. Rapat konsultasi ini merupakan mandat dari rapat pleno kedua Pansus yang digelar kemarin pagi hingga petang. Pertanyaan yang dilemparkan Ketua Pansus Idrus Marham untuk rapat konsultasi disambut baik oleh pleno.

Dari rapat konsultasi pertama, besaran anggaran Pansus diketahui sekitar Rp 5 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawiria yang kemudian mengatakan jumlah itu masih bisa berkurang keesokan harinya.

Kepada Kompas.com kemarin, Anggota Pansus dari PDI-P Eva Sundari mengatakan jumlah anggaran yang tercantum dalam draf terakhir yang diterimanya mencapai Rp 4,3 milar. "Kita masih akan bahas itu. Masak ada kegiatan mencari data bank century ke 11 daerah. Itu masih uelek (jelek-red) itu," katanya.

Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS mengatakan jumlah anggaran sebesar Rp 4,3 miliar itu memang dicadangkan untuk perpanjangan waktu kerja Pansus hingga empat bulan, yaitu biaya cadangan jika kerja Pansus molor dua bulan.

Mahfud juga membenarkan bahwa komposisi terbesar dari anggaran adalah biaya observasi turun lapangan ke daerah. Sementara itu, terkait pihak-pihak yang akan dipanggil, Pansus sudah menyepakati sembilan kategori pihak yang akan dimintai keterangan. Namun penetapannya akan dilakukan hari ini setelah mendengar sejumlah masukan dari anggota dalam pleno kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com