Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Century Ditolong Menkeu dan Wapres

Kompas.com - 14/12/2009, 16:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Pansus Angket Bank Century, Andi Rahmat (PKS), menyatakan terima kasih atas keterbukaan Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono saat membeberkan percakapan termasuk rekaman video rapat KSSK di Gedung Depkeu pada 21 November tahun lalu, saat menggelar jumpa pers, Minggu (13/12/2009).

"Dengan demikian, kami tidak khawatir lagi untuk mengeluarkan berita isi pembicaraan itu pada rapat-rapat yang akan kami lakukan nanti. Jadi, ini adalah pertolongan yang tidak terlihat dari proses ini. Saya waktu nonton saat isi rekaman dibuka memang berharap di saat sekian lama disimpan, ternyata betul-betul divalidasi," kata Andi Rahmat di Gedung DPR, Senin (14/12/2009).

"Dengan dibukanya isi rekaman itu oleh Menkeu Sri Mulyani, kami mendapat konfirmasi valid soal kehadiran Robert Tantular di dalam rapat KSSK. Bahkan saya lihat, wartawan diajak tur keliling Depkeu, menarik, bahkan dibentak-bentak saya lihat di televisi," Andi menambahkan.

Yang terpenting bagi Pansus Angket Bank Century, lanjut Andi, bukan sekadar sedikit kutipan dalam rekaman itu. Namun, yang paling penting adalah keseluruhan proses rekaman rapat KSSK itu. Pada waktunya nanti Pansus akan mengungkap yang sebenarnya terkait aliran dana ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan bahwa ada jenak-jenak dalam proses rekaman itu yang bersambung dengan banyak proses yang terjadi.  Apa pun yang kami lakukan sifatnya klarifikasi meski belum diresmikan oleh Panitia Angket, tapi sudah ada konfirmasi yang sehat dari Lapangan Banteng dan Medan Merdeka (Kantor Depkeu-Istana Wapres)," papar Andi.

"Toh, mereka-mereka yang sudah melakukan klarifikasi, nanti akan Pansus panggil dan akan kita konfirmasi ulang. Kami ingin menjamin, tidak ada sama sekali Pansus bekerja dengan urusan personal antara si A dan B, ini urusan bangsa. Kalau DPR tidak bisa selesaikan kasus ini, maka lembaga ini akan hilangkan mandatnya sendiri," katanya lagi.

Ia menegaskan, yang dipertaruhkan Pansus Angket Bank Century bukan lagi terkait lembaga. Akan tetapi, Andi menegaskan, adalah menjamin lembaga-lembaga negara yang diamanatkan konstitusi bisa menjalankan fungsinya dengan benar.

"Jadi, yang ingin masalah ini ke masalah personal, pasti memilih ke neraka, tetapi yang ingin menyelesaikan masalah ini dengan menganggap masalah bangsa, pasti memilih ke surga. Mudah-mudahan di ujungnya nanti kita temukan siapa yang salah dan siapa yang benar," Andi menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com