Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reaksi SBY "Iklan Gratis" Gerakan 9 Desember

Kompas.com - 06/12/2009, 18:36 WIB
Editormbonk

SURABAYA, KOMPAS.com - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kemungkinan "martil" dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 merupakan "iklan gratis."
     
"Reaksi Presiden itu menjadi iklan gratis bagi kami, karena tidak benar bila kami ditunggangi, sebab kami hanya gerakan moral yang fokus kepada pemberantasan korupsi," kata penggagas Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Dr. Yudi Latief, MA. di Surabaya, Minggu (6/12).
     
Di sela-sela diskusi "Seabad Muhammadiyah" di gedung PW Muhammadiyah Jawa Timur, aktivis Pemuda Muhammadiyah itu mengingatkan aksi "Indonesia Bersih" tak perlu disikapi secara reaktif.
     
"Kami tidak mempersoalkan aliran dana Bank Century itu kemana saja, tapi kami ingin mengingatkan kasus Bank Century harus didorong untuk menjadi terang benderang, sebab kasus itu menjadi pertaruhan bagi masa depan Indonesia," katanya.
     
Menurut dia, bila kasus Bank Century tidak terungkap seterang mungkin, maka masa depan Indonesia akan suram, sebab korupsi akan tetap ada.
     
"Kita harus ingat bagaimana kasus BLBI menggerogoti uang negara, karena itu kita tidak ingin kasus Bank Century juga demikian. Artinya, negara dirugikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Kami ingin siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum, jangan mengulangi kasus BLBI," katanya.
     
Oleh karena itu, kata aktivis Kompak (Koalisi Masyarakat Pro Antikorupsi) itu, kasus Bank Century jangan dianggap sepele, apalagi ada indikasi "kompensasi politis" dengan tampilnya Idrus Marham sebagai pemimpin Pansus Angket Century.
     
"Yang jelas, kami akan mengawal kasus itu, karena itu kami siap turun ke jalan pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 dengan 10.000-an orang dari aktivis 1998, NU, Muhammadiyah, kelompok Cipayung, dan elemen lainnya," katanya.
     
Aktivis "Paramadina Indonesia Reform" itu menambahkan, tokoh yang diundang dalam aksi itu antara lain Prof Din Syamsudin (PP Muhammadiyah) dan KH Hasyim Muzadi (PBNU), namun pihaknya tidak mengundang tokoh politik seperti Megawati atau Jusuf Kalla.
     
Sebelumnya,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta (6/12) mengimbau aparat keamanan untuk menghindari benturan dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009, agar tidak ada "martil" yang dikorbankan untuk menggoyang pemerintahan.
     
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di depan kader Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 Partai Demokrat di Jakarta (6/12).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com