Hartono Didesak Mundur dari Ketua Umum PKPB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenderal Purn H R Hartono dan Hartanto didesak mundur dari jabatan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB. Keduanya dianggap otoriter dan tidak demokratis dalam memimpin partai.

"Gerakan partai sangat tidak demokratis, dan landasan partai telah bergeser. Pimpinan otoriter dan mengaku demokratis, padahal tidak," ujar Ramzy Tadjoedin, Ketua DPP PKPB, dalam konferensi pers di kantor PKPB, Jakarta (23/11).

Ia menuturkan, Hartono dan Hartanto selalu mengambil keputusan secara sepihak dan selalu berubah-ubah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Ia mengatakan, dalam tubuh PKPB juga terjadi krisis dan degradasi kepemimpinan PKPB. Pasalnya, PKPB telah gagal dalam dua kali pemilu, yaitu 2004 dan 2009, sehingga tidak memenuhi parliamentary treshold sebesar 2,5 persen. "Suara kita justru menurun, dari 1,4 persen pada tahun 2004, menjadi 1,2 persen pada tahun 2009," kata dia.

Selain itu, ia melanjutkan bahwa di daerah saat ini terjadi banyak konflik yang berkepanjangan. Terdapat juga pemerasan finansial terhadap ketua dan pengurus DPD kabupaten kota dan anggota DPRD terpilih.

Hendro Saryanto, Ketua DPD PKPB Provinsi DKI, menambahkan bahwa perombakan total dalam tubuh partai diperlukan. Pasalnya, hingga saat ini PKPB tidak mempunyai tokoh selain Hartono. Padahal, Ketua Umum dan Sekjen PKPB telah gagal dalam mengemban amanat dan konstitusi partai yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Adanya instruksi-instruksi pemecatan yang diberikan oleh DPP PKPB kepada struktur di bawahnya tidak sejalan dengan AD/ART," kata dia.

Hendro mengaku, sebanyak dua pertiga DPD PKPB telah meminta agar Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mundur. Selain itu, para pengurus PKPB juga telah sepakat untuk mengembalikan partai kepada keluarga Alm Soeharto sebagai pendiri PKPB.

"Kami bertekad memperbaiki partai. Ketua Umum dan Sekjen harus mundur dan kepemimpinan partai dikembalikan ke keluarga Cendana," ungkapnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Sekjen PKPB Hartarto menolak berkomentar. "Pak Sekjen telah mengetahui (desakan mundur) itu. Beliau baru berkomentar setelah rapat pleno besok," ujar Wasekjen PKPB Purnomo.

Menurutnya, permintaan mundur tersebut adalah hal yang wajar, tetapi harus dibahas dalam rapat pleno partai. "Permintaan mundur boleh saja, tapi diserahkan pada rapat pleno. Tidak bisa satu orang minta seseorang orang untuk mundur," jawabnya.