Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Buka Kasus Century!

Kompas.com - 22/11/2009, 21:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keinginannya untuk juga mengetahui aliran dana talangan Bank Century yang saat ini menjadi isu panas dalam perdebatan publik.
    
Dalam acara silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Jakarta, Minggu (22/11) malam, Presiden Yudhoyono kembali membantah rumor yang saat ini berkembang bahwa tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2009.
    
"Saya juga ingin tahu aliran dana talangan ke mana saja, buka semua apa adanya. Sekali lagi untuk mengetahui ’proper’ atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua," tuturnya.
    
Presiden mengakui ia telah mendengar rumor tentang tudingan tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
    
"Saya harus katakan malam ini, tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya, dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya," tuturnya.
    
Untuk membuktikan bantahannya, Presiden mempersilakan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Century untuk membuka semua catatan rekeningnya.   
    
"Saya tidak ingin ada halangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak ’proper’ di dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
    
Presiden mengatakan kasus Bank Century harus dibuka seluruhnya dan dibedah agar seluruh rakyat juga mengerti semua duduk persoalan secara jelas.
    
"Adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana. Ini bagian dari sejarah kita, pembelajaran yang penting. Mari kita masuk dalam wilayah riil, dan bukan sama-sama yang sarat sesuatu yang belum tentu mengandung kebenaran, apalagi nyata-nyata tidak ada apa yang digosipkan," jelasnya.  
    
Senada dengan penjelasan terdahulu, Presiden Yudhoyono mengajak publik untuk memandang kasus Bank Century dari situasi krisis keuangan global yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank tersebut.
    
Presiden juga mengajak agar semua pihak menunggu laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana talangan Bank Century yang menurut rencana akan diserahkan ke DPR pada Senin 23 November 2009.  
    
"Akan kita lihat sama-sama seperti apa. Bagi saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggungjawab harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan. Supaya jelas," ujarnya.
    
Presiden juga mempersilakan DPR untuk menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang benderang.
    
"Saya pun bisa memberikan dukungan penuh kalau itu adalah solusi terbaik untuk membikin terangnya sesuatu yang beredar di mana-mana," demikian Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com