Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Tidak Aji Mumpung Kasus Century

Kompas.com - 22/11/2009, 20:09 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com- Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan, PDIP tidak aji mumpung dengan adanya kisruh KPK-Polri dan skandal Bank Century yang bisa merugikan citra pemerintahan SBY.

Inisiasi terhadap hak angket di Komisi III yang dilakukan PDIP juga disebutkan hanya menjalankan amanah rakyat. Dia juga menampik tujuannya untuk meng-impeach pemerintahan SBY.

"Kita tidak ada aji mumpung. Bagi PDIP ini adalah menjalankan amanah rakyat atas pertanyaan terhadap apa yang sedang terjadi," katanya usai diskusi di warung daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, katanya, juga sudah merestui sikap anggota DPR dari PDIP meneruskan hak angket terhadap kasus yang sedang menjadi sorotan itu. "Ini bukan soal Century saja, tapi karena persoalan perbankan. Jadi ibu minta agar jalan terus," katanya.

PDIP tidak akan setengah hati dalam memperjuangkan agar kasus Century diusut. Itu pula alasan mengapa PDIP yang mengusulkan atau inisiasi hak angket Century.

Di parlemen, saat ini menurut Ganjar sudah ada 210 wakil rakyat yang setuju hak angket kasus Century. Meskipun jumlah ini bisa berubah karena ada campur tangan partai, dia optimis kemungkinan bertambah juga ada. Sebab, partai juga akan mempertimbangkan reaksi rakyat yang mulai krisis kepercayaan.

Meskipun belum tahu hasil yang akan diraih dari hak angket, setidaknya upaya untuk mengungkap skandal.

PDIP sendiri juga solid. Anggota DPR dari PDIP yang berjumlah 94 orang, 80 di antaranya sudah menyatakan mendukung hak angket. "Dewan kan punya fungsi kontrol. Kalau semua menurut dan tidak ada yang mengawasi pemerintah apa jadinya. Jadi PDIP hanya jalankan fungsi itu," tambahnya.

Di sisi lain, para pemerhati pemerintahan menilai program pemerintahan 100 hari presiden SBY yang meniru-niru pemerintahan ala AS terancam gagal. Sebab pemerintah saat ini dinilai krisis kepercayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com