Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilihan Ketua Umum PDI-P Dimulai Medio Desember

Kompas.com - 20/11/2009, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rakernas VII PDI-P, Jumat (20/11), telah tuntas membahas mekanisme penyelenggaraan Kongres III PDI-P pada April tahun depan sebagai puncak pemilihan ketua umum baru. Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, pemilihan ketua umum sendiri dimulai dari daerah pada medio Desember 2009.

"Untuk memilih ketum mulai dari tingkat cabang. Mereka memutuskan dalam forum konferensi cabang untuk menentukan calon ketua umum yang diusung cabang yang bersangkutan," ujarnya seusai Rakernas berlangsung.

Proses pemilihan di cabang akan berakhir hingga pertengahan Februari 2010. Sejak itu, proses dilanjutkan di konferensi daerah yang berlangsung di tingkat provinsi hingga awal Maret 2010. Pramono menegaskan bahwa sistem yang dianut partai bukanlah keputusan orang per orang sebagai perwakilan, melainkan keputusan bersama di tingkat cabang ataupun provinsi.

"Perwakilan tersebut nanti hanya menyampaikan keputusan cabang atau provinsi, bukan memutuskan. BAP yang berisi keputusan yang mengikat," lanjutnya.

Menurut Pramono, mekanisme seperti ini dapat meminimalisasi terjadinya politik uang karena kewenangan keputusan ada di dalam forum.

Mega maju lagi?

Pramono juga menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum baru nantinya akan terpilih sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk jika Megawati yang terpilih lagi.

Bagaimanapun, lanjut Pramono, selama di bawah kepemimpinan Mega, PDI-P dikenal sebagai partai yang memiliki soliditas tinggi dan konsisten pada sikapnya.

"Kalau ada daerah yang sudah sampaikan aspirasi, itu seperti dari organisasi sayap kepada Ibu Mega. Kami tak berandai-andai, tapi PDI-P akan tetap solid," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com