Hendardi: SBY Jangan Bermain Drama Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tertundanya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan menuai kritik.

Seperti diberitakan, pertemuan yang seharusnya berlangsung Senin (16/11), baru dilaksanakan Selasa (17/11) sore ini di Wisma Negara, Jakarta.

Ketua BP Setara Institute Hendardi mengatakan, penundaan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden tidak begitu responsif terhadap rekomendasi Tim Delapan. Padahal, tanpa Tim Delapan pun Presiden sebenarnya sudah mengetahui langkah apa yang harus ditempuhnya.

Reformasi di ketiga institusi dan pemberantasan mafia hukum adalah langkah konkrit yang dinanti oleh publik.

"SBY harus menyadari bahwa ini momentum yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya di mata masyarakat. Bermain drama politik dengan menunda keputusan politik, akan menuai tanda tanya masyarakat," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (17/11) di Jakarta.

Menurut dia, kasus KPK adalah kasus yang tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa. Hal ini bukan saja karena telah menjadi sorotan media, tapi juga memiliki dimensi kepentingan publik, yaitu masa depan pemberantasan korupsi dipertanyakan.

"Presiden tidak boleh ragu untuk mengambil terobosan politik dan langkah hukum yang extra ordinary. Publik mendukung tindakan tegas dan represif apabila itu dilakukan demi untuk keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, publik akan menolak langkah kompromi dan penuh kalkulasi politik demi kepentingan sesaat," kata Hendardi.