Prestasi Polisi Terkubur

Kompas.com - 15/11/2009, 04:38 WIB
Editorjimbon
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Citra, harga diri, dan kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang diuji publik. Bahkan, opini negatif yang terus berkembang di masyarakat seakan mengubur pengabdian Polri kepada negara selama 64 tahun dan menutup segala prestasi yang telah dicapai.

”Setiap langkah yang kita lakukan menjadi sorotan masyarakat,” kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dalam amanatnya pada peringatan HUT Ke-64 Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/11).

”Citra dan harga diri diuji oleh opini publik yang menyangsikan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum,” katanya.

Di hadapan sekitar 1.000 anggota Brimob, perwira Polri, pejabat TNI, dan undangan lain, Kapolri mengatakan, ”Pengabdian selama 64 tahun Polri seolah-olah tertutup fenomena hukum yang merupakan bagian dari tugas Polri.”

Dalam menghadapi situasi tersebut, Kapolri selaku pemimpin tertinggi berharap kepada semua jajaran Polri agar tetap tegar, setia, dan bangga dengan profesi.

”Harus dipahami, ini sebagai ujian dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, Polri harus tetap tegar dan tegak berdiri pada garda terdepan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Kapolri meminta semua anggota Polri tetap menjaga semangat dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

”Semua ini adalah ujian dalam membangun Polri yang bisa dipercaya. Tantangan ini harus dihadapi,” ujarnya.

Polri, katanya, akan tetap tegar dan harus tegar serta tangguh dengan profesionalisme dalam menyikapi fenomena dalam masyarakat.

Kapolri tidak menyebutkan fenomena apa yang terjadi di masyarakat yang sedang menyangsikan profesionalisme Polri.

Saat ini, Polri menghadapi dua tudingan melakukan rekayasa kasus dalam mengusut petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka kasus suap dan penyalahgunaan wewenang.

Opini dari masyarakat dan tokoh menyangsikan Bibit dan Chandra terlibat dalam kasus itu dan menuding Polri melakukan rekayasa.

Tudingan rekayasa muncul lagi di sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizard menuding petinggi Polri mengondisikan dirinya agar menyebut Antasari sebagai salah satu pelaku pembunuhan.

Wiliardi tampil disidang sebagai saksi untuk terdakwa Antasari. Pada berkas lain, Wiliardi juga sebagai terdakwa yang kini ditahan di Rutan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Akibat pernyataan itu, Wiliardi diperiksa provos Mabes Polri.

Di akhir amanat pada HUT Ke-64 Brimob, Kapolri sempat meminta semua anggota Polri yang hadir, termasuk para istri, berdiri agar bisa menjiwai apa yang disampaikan Kapolri.

Kapolri meminta agar Polri tetap setia kepada Tribrata Polri dalam menghadapi fenomena yang berkembang di masyarakat. ”Hujatanmu wujud kecintaan kepada kami,” kata Kapolri.

Wujud sikap Polri yang sedang diuji juga diperlihatkan seusai shalat Jumat di Mabes Polri dengan menggelar zikir dan doa agar tegar dalam menghadapi cobaan. Hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya.

Rekomendasi tuntas

Sementara itu, Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, segera menuntaskan rekomendasi dan menyerahkannya kepada Presiden.

”Tak ada lagi agenda pemanggilan sejumlah pihak terkait. Besok (Minggu) siang, kami segera sidang untuk membuat rekomendasi akhir. Senin dijadwalkan sudah bisa diserahkan kepada Presiden,” kata Anies Baswedan, anggota Tim Delapan, Sabtu.

Menurut Anies, Tim Delapan berusaha memenuhi tenggat yang diberikan, yaitu dua minggu.

Ditanya apakah dengan penyerahan rekomendasi itu tugas Tim Delapan akan berakhir, Anies mengatakan, ”Semuanya terserah Presiden.”

Namun, menurut Anies, saat ini masih ada ganjalan karena Tim Delapan belum mengetahui penambahan bukti yang diberikan Polri kepada kejaksaan.

Tunggu Presiden

Terkait dengan sikap Polri dan kejaksaan yang berkeras untuk meneruskan proses penyidikan Bibit dan Chandra, Anies mengingatkan agar kedua institusi tersebut menunggu Presiden.

”Kedua institusi tersebut, walaupun di bawah Presiden memang independen. Presiden tidak bisa intervensi proses hukum yang tengah dilakukan. Tetapi, masalah ini sekarang bukan hanya soal hukum, tetapi sudah menjadi masalah politik. Jadi, kenapa tidak menunggu Presiden menentukan sikap?” katanya.

Anies menambahkan, Tim Delapan dibentuk Presiden untuk mencari fakta-fakta dan sesudah ada rekomendasi, tentunya akan menjadi pertimbangan.

Guru besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar juga meminta pihak kepolisian tidak mengabaikan rekomendasi Tim Delapan.

”Sebaiknya tunggu sampai Tim Delapan menyerahkan kepada Presiden dan kemudian menunggu arahan dari Presiden,” katanya.

Jika polisi dan kejaksaan tetap ngotot, katanya, gerakan sosial yang sudah mulai mendingin dikhawatirkan akan bergolak lagi. ”Tim Delapan dibentuk karena Presiden mendengarkan keinginan koalisi sipil yang menghendaki masalah ini diverifikasi tim independen. Jika polisi dan jaksa tetap mengabaikannya, ini akan semakin menguatkan adanya mafia peradilan yang membelenggu dua institusi itu,” ujarnya. (AIK/Antara/KOMPAS.com)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

Nasional
Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.