Jika Tidak Malu, Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Perlu Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Desakan agar Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji mengundurkan diri terkait kasus rekaman percakapan upaya kriminalisasi KPK ternyata tidak hanya datang dari para mahasiswa dan aktivis. Masyarakat di tingkat akar rumput pun menyuarakan hal yang senada.

Setidaknya, hal ini tecermin dari ungkapan beberapa orang kepada Kompas.com, Kamis (5/11). Herman, penjaja makanan di sekitar Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, mengatakan, rekaman itu menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam kasus penetapan tersangka dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Menurut dia, kedua pejabat tinggi tersebut harus bertanggung jawab. "Masak mereka sebagai bos enggak tahu kelakuan anak buahnya," cetus Herman singkat. Herman, yang mengaku tidak mengerti politik dan hukum ini, mengatakan hanya menggunakan logika sederhananya.

Dirinya membandingkan dengan bos dan bawahannya di perusahaan swasta. "Anak buah itu kalau ada apa-apa pasti melapor ke bosnya. Kalau ada apa-apa, kan pasti yang disalahin duluan, ya bosnya," ujarnya lugu.

Hal senada disampaikan Aji Damar Prasetya, karyawan swasta. "Enggak perlu (mundur) kalau enggak tahu malu," ujarnya singkat. Ditambahkannya, pemutaran rekaman kriminalisasi tersebut dapat dijadikan pembelajaran masyarakat. "Ini salah satu bentuk transparasi," ujarnya.

Terkait pengunduran diri Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji, Aji menyambutnya positif. "Tapi seharusnya (pengunduran dirinya) dilakukan beberapa minggu lalu," tambahnya.

Sebelumnya, siang ini, pendukung "cicak", Fadjroel Rachman, kepada Kompas.com mengatakan tidak puas dengan pengunduran diri Susno dan juga Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. "Seharusnya (mereka) ditahan sebagai bagian dari konspirasi atas kriminalisasi KPK sesuai rekaman Anggodo," ujarnya.

Menurut bakal calon presiden independen itu, untuk membersihkan lembaga kepolisian dan kejaksaan, SBY juga harus memberhentikan Kapolri dan Jaksa Agung. "Secara langsung dan tidak langsung, Kapolri dan Jaksa Agung bertanggung jawab atas kebusukan para oknum petinggi kejaksaan dan kepolisian tersebut," katanya.

Siapa yang sesuai untuk menggantikan kedua pejabat tinggi negara tersebut? Fadjroel mengatakan, Adnan Buyung Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Delapan, secara perlahan dapat memulihkan kepercayaan terhadap lembaga kejaksaan.

Sementara itu, Kapolri dapat digantikan oleh dua atau tiga angkatan di bawahnya untuk memutus mata rantai kebusukan di tubuh kepolisian. "Inilah momentum emas bagi SBY untuk berperang terhadap korupsi bersama rakyat," tambahnya.