Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Hak Angket Century Tak Buru-buru

Kompas.com - 28/10/2009, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century akan segera diangketkan. Sejumlah fraksi di DPR sudah siap menjadi motor penggunaan hak anggota dewan tersebut. Akan tetapi, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta agar hak angket dalam kasus Bank Century tak buru-buru digulirkan. Ia mengatakan, sebaiknya hak angket diajukan setelah hasil final audit BPK diketahui. Adapun audit saat ini masih berjalan.

"Keinginan mengajukan angket merupakan hak konstitusi yang melekat pada anggota DPR. Namun, dalam konteks kacamata politik, seyogianya bersabar menunggu audit akhir BPK. Setelah itu, jika ada keinginan anggota DPR untuk mengajukan angket, maka kami persilakan," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10).

Pada akhir masa jabatan DPR 2004-2009, BPK sudah menyampaikan hasil sementara audit. Hasil tersebut sudah diserahkan kepada Komisi XI, yang meminta BPK melakukan audit tersebut.

Ketua DPR 2004-2009 Agung Laksono mengatakan, dari hasil audit sementara tersebut ditemukan indikasi pelanggaran pidana dalam pengucuran dana triliunan itu. Akan tetapi, DPR belum mengambil sikap karena menunggu hasil akhir pemeriksaan BPK.

Oleh karena itu, Priyo mengharapkan semua pihak bersabar hingga hasil final audit. Ia juga meminta kepada Kejaksaan Agung agar tak mengeluarkan pernyataan yang "terlalu pagi". Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendi, beberapa hari lalu mengatakan bahwa tidak ada indikasi pidana dalam pengucuran dana talangan Century.

"Pernyataan dari Jampidsus terlalu pagi karena hasil audit BPK masih on, masih bekerja. Kejaksaan Agung sebaiknya jangan memberi pernyataan terlalu pagi. Hal ini menggelitik parlemen untuk mengajukan angket. Kalau (pengucuran dana) sah, ya kita tutup buku. Kalau ada yang perlu diselidiki, ya selidiki," ujar Priyo.

Kemarin, sejumlah fraksi, di antaranya Fraksi PPP dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan siap menjadi motor hak angket Century. Bahkan, PDI Perjuangan sudah membentuk tim investigasi internal untuk menguak kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com