Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dilantik, Gaji Menteri Diusulkan Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara, termasuk para menteri, kepada Presiden. Persetujuan dari Presiden nantinya berbentuk peraturan pemerintah.

Hal itu dikemukakan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Bidang Sumber Daya Manusia Ramli Effendi Naibaho sebelum serah terima jabatan Menneg PAN di Jakarta, Kamis (22/10).

Naibaho tidak merinci nilai nominal gaji tersebut. Nilai nominal kenaikan gaji sangat bergantung pada kekuatan anggaran negara dan itu akan diputuskan oleh Presiden dengan konsultasi dari Departemen Keuangan. Kementerian Negara PAN hanya mengajukan metode untuk mengevaluasi besaran gaji yang diterima.

”Kenaikan gaji pejabat negara terakhir kali terjadi 5 tahun lalu,” papar Ramli, yang belum merinci nilai nominal gaji tersebut.

Diperkirakan, 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang akan menerima kenaikan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.

Untuk ketua lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menikmati kenaikan gaji karena belum termasuk dalam pengertian pejabat negara dalam penjelasan undang-undang itu.

Program 100 hari

Saat serah terima jabatan, Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan menjelaskan, agenda mendesak dari kementeriannya adalah pembuatan peraturan pemerintah bagi Undang-Undang No 25/2009 mengenai Pelayanan Publik dan UU No 39/2008 mengenai Kementerian Negara.

”Presiden memiliki perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi, terbukti dari penambahan kata tersebut ke dalam nama kementerian ini,” kata Mangindaan seusai acara serah terima jabatan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dari Menneg PAN ad interim Widodo AS.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto mengaku belum menetapkan rencana program kerja 100 hari di kementeriannya lantaran merasa harus terlebih dahulu mempelajari semua persoalan yang ada dan sedang ditangani dalam pos barunya tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku akan memprioritaskan optimalisasi dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja pertahanan, yang selama ini masih banyak mengalami kebocoran.