Baru Dilantik, Gaji Menteri Diusulkan Naik

Kompas.com - 23/10/2009, 08:09 WIB
Editorwsn
JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara, termasuk para menteri, kepada Presiden. Persetujuan dari Presiden nantinya berbentuk peraturan pemerintah.

Hal itu dikemukakan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Bidang Sumber Daya Manusia Ramli Effendi Naibaho sebelum serah terima jabatan Menneg PAN di Jakarta, Kamis (22/10).

Naibaho tidak merinci nilai nominal gaji tersebut. Nilai nominal kenaikan gaji sangat bergantung pada kekuatan anggaran negara dan itu akan diputuskan oleh Presiden dengan konsultasi dari Departemen Keuangan. Kementerian Negara PAN hanya mengajukan metode untuk mengevaluasi besaran gaji yang diterima.

”Kenaikan gaji pejabat negara terakhir kali terjadi 5 tahun lalu,” papar Ramli, yang belum merinci nilai nominal gaji tersebut.

Diperkirakan, 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang akan menerima kenaikan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.

Untuk ketua lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menikmati kenaikan gaji karena belum termasuk dalam pengertian pejabat negara dalam penjelasan undang-undang itu.

Program 100 hari

Saat serah terima jabatan, Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan menjelaskan, agenda mendesak dari kementeriannya adalah pembuatan peraturan pemerintah bagi Undang-Undang No 25/2009 mengenai Pelayanan Publik dan UU No 39/2008 mengenai Kementerian Negara.

”Presiden memiliki perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi, terbukti dari penambahan kata tersebut ke dalam nama kementerian ini,” kata Mangindaan seusai acara serah terima jabatan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dari Menneg PAN ad interim Widodo AS.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto mengaku belum menetapkan rencana program kerja 100 hari di kementeriannya lantaran merasa harus terlebih dahulu mempelajari semua persoalan yang ada dan sedang ditangani dalam pos barunya tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku akan memprioritaskan optimalisasi dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja pertahanan, yang selama ini masih banyak mengalami kebocoran.

Langkah itu, menurut Purnomo, termasuk salah satu prioritas utama program kerja 100 hari Departemen Pertahanan.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menjabarkan 14 agenda dan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Mendagri Gamawan Fauzi, salah satunya terkait dengan penataan regulasi pemilu kepala daerah (pilkada). Mendagri bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada pada tahun 2010 sebanyak 246 daerah.

Hal itu disampaikan Mardiyanto dalam acara serah terima jabatan Mendagri di Kantor Departemen Dalam Negeri.

Gamawan mengungkapkan akan melanjutkan, menyelesaikan, dan mengembangkan langkah-langkah oleh Mendagri sebelumnya. (ELD/DWA/SIE)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X