Gamawan Fauzi, dulu Bupati Solok Kini Mendagri

Kompas.com - 22/10/2009, 00:55 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com  - Bupati Solok dua periode  tahun 1995-2000 dan 2005-2010, Gamawan Fauzi  SH, MM  yang kemudian  naik "pangkat" menjadi Gubernur Sumatra Barat  2005-2010, akhirnya  bisa meraih cita-cita atau ambisi yang biasa dimiliki seorang  pamong praja yakni menjadi Menteri Dalam Negeri masa bakti 2009-2014.

"Saudara Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  di Istana Negara, Selasa malam ketika mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-2.

Keputusan Kepala Negara itu ternyata tidak meleset dari pernyataan Gamawan Fauzi kepada para wartawan  usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Puri Cikeas, Bogor  yang dilakukan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Saya diminta membantu di bidang pemerintahan," kata Gamawan yang lahir 9 November tahun 1957 di Sumatera Barat. Ketika lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang ini melontarkan  ucapannya itu, maka  para wartawan yang berkumpul di rumah Yudhoyono  itu langsung sudah mengambil kesimpulan bahwa  suami  Vita Nova itu bakal menjadi menteri dalam negeri menggantikan posisi Mardiyanto, yang sebelum masuk ke gedung Depdagri  juga merupakan seorang  gubernur.

Gubernur Sumbar masa bakti 2005-2010 tersebut  mengawali  kariernya dari staf biasa di Kantor Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga pernah menjadi sekretaris gubernur di ranah Minang tersebut, kemudian menjadi Kepala Biro Humas  Pemprov Sumbar.

Dia bahkan meraih  penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption  Award tahun 2004, karena selama menjadi pejabat ia berhasil menunjukkan kejujuran dan kebersihannya  di tengah-tengah " gelombang korupsi" yang selama ini dianggap terbiasa dilakukan para pegawai negeri sipil.

Setelah menjadi pimpinan tertinggi Departemen Dalam Negeri, maka Gamawan memiliki setumpuk  tugas selama lima mendatang di bidang pemerintahan  yang sangat berat dan mulai   bagaimana menyusun rencana induk (grand design) otonomi daerah hingga bagaimana mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih korupsi, karena  sampai  sekarang saja masih banyak warga yang mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang diwarnai pungutan  liar hingga meminta dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Naiknya pejabat sipil ini ke puncak pimpinan Depdagri ini patut disambut gembira terutama oleh para pamong, karena pada masa lalu posisi Mendagri selalu diisi oleh para jenderal atau purnawirawan ABRI, yang sekarang telah  berubah menjadi TNI, terutama TNI-Angkatan Darat.

Sampai sekarang jika orang membayangkan posisi Mendagri, maka yang ada adalah pejabat itu sedang atau pernah memiliki " bintang emas " di bahunya.  Orang pasti tidak akan pernah melupakan nama-nama para jenderal seperti Amir Mahmud, Yogie SM, Syarwan Hamid, Hari Sabarno, Muhammad Ma’ruf hingga Mardiyanto.

Saatnya sipil memimpin

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.