Gamawan Fauzi, dulu Bupati Solok Kini Mendagri

Kompas.com - 22/10/2009, 00:55 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com  - Bupati Solok dua periode  tahun 1995-2000 dan 2005-2010, Gamawan Fauzi  SH, MM  yang kemudian  naik "pangkat" menjadi Gubernur Sumatra Barat  2005-2010, akhirnya  bisa meraih cita-cita atau ambisi yang biasa dimiliki seorang  pamong praja yakni menjadi Menteri Dalam Negeri masa bakti 2009-2014.

"Saudara Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  di Istana Negara, Selasa malam ketika mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-2.

Keputusan Kepala Negara itu ternyata tidak meleset dari pernyataan Gamawan Fauzi kepada para wartawan  usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Puri Cikeas, Bogor  yang dilakukan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Saya diminta membantu di bidang pemerintahan," kata Gamawan yang lahir 9 November tahun 1957 di Sumatera Barat. Ketika lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang ini melontarkan  ucapannya itu, maka  para wartawan yang berkumpul di rumah Yudhoyono  itu langsung sudah mengambil kesimpulan bahwa  suami  Vita Nova itu bakal menjadi menteri dalam negeri menggantikan posisi Mardiyanto, yang sebelum masuk ke gedung Depdagri  juga merupakan seorang  gubernur.

Gubernur Sumbar masa bakti 2005-2010 tersebut  mengawali  kariernya dari staf biasa di Kantor Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga pernah menjadi sekretaris gubernur di ranah Minang tersebut, kemudian menjadi Kepala Biro Humas  Pemprov Sumbar.

Dia bahkan meraih  penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption  Award tahun 2004, karena selama menjadi pejabat ia berhasil menunjukkan kejujuran dan kebersihannya  di tengah-tengah " gelombang korupsi" yang selama ini dianggap terbiasa dilakukan para pegawai negeri sipil.

Setelah menjadi pimpinan tertinggi Departemen Dalam Negeri, maka Gamawan memiliki setumpuk  tugas selama lima mendatang di bidang pemerintahan  yang sangat berat dan mulai   bagaimana menyusun rencana induk (grand design) otonomi daerah hingga bagaimana mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih korupsi, karena  sampai  sekarang saja masih banyak warga yang mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang diwarnai pungutan  liar hingga meminta dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB.

Naiknya pejabat sipil ini ke puncak pimpinan Depdagri ini patut disambut gembira terutama oleh para pamong, karena pada masa lalu posisi Mendagri selalu diisi oleh para jenderal atau purnawirawan ABRI, yang sekarang telah  berubah menjadi TNI, terutama TNI-Angkatan Darat.

Sampai sekarang jika orang membayangkan posisi Mendagri, maka yang ada adalah pejabat itu sedang atau pernah memiliki " bintang emas " di bahunya.  Orang pasti tidak akan pernah melupakan nama-nama para jenderal seperti Amir Mahmud, Yogie SM, Syarwan Hamid, Hari Sabarno, Muhammad Ma’ruf hingga Mardiyanto.

Saatnya sipil memimpin

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X