JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Solok dua periode tahun 1995-2000 dan 2005-2010, Gamawan Fauzi SH, MM yang kemudian naik "pangkat" menjadi Gubernur Sumatra Barat 2005-2010, akhirnya bisa meraih cita-cita atau ambisi yang biasa dimiliki seorang pamong praja yakni menjadi Menteri Dalam Negeri masa bakti 2009-2014.
"Saudara Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa malam ketika mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-2.
Keputusan Kepala Negara itu ternyata tidak meleset dari pernyataan Gamawan Fauzi kepada para wartawan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Puri Cikeas, Bogor yang dilakukan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
"Saya diminta membantu di bidang pemerintahan," kata Gamawan yang lahir 9 November tahun 1957 di Sumatera Barat. Ketika lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang ini melontarkan ucapannya itu, maka para wartawan yang berkumpul di rumah Yudhoyono itu langsung sudah mengambil kesimpulan bahwa suami Vita Nova itu bakal menjadi menteri dalam negeri menggantikan posisi Mardiyanto, yang sebelum masuk ke gedung Depdagri juga merupakan seorang gubernur.
Gubernur Sumbar masa bakti 2005-2010 tersebut mengawali kariernya dari staf biasa di Kantor Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga pernah menjadi sekretaris gubernur di ranah Minang tersebut, kemudian menjadi Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar.
Dia bahkan meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2004, karena selama menjadi pejabat ia berhasil menunjukkan kejujuran dan kebersihannya di tengah-tengah " gelombang korupsi" yang selama ini dianggap terbiasa dilakukan para pegawai negeri sipil.
Setelah menjadi pimpinan tertinggi Departemen Dalam Negeri, maka Gamawan memiliki setumpuk tugas selama lima mendatang di bidang pemerintahan yang sangat berat dan mulai bagaimana menyusun rencana induk (grand design) otonomi daerah hingga bagaimana mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih korupsi, karena sampai sekarang saja masih banyak warga yang mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang diwarnai pungutan liar hingga meminta dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB.
Naiknya pejabat sipil ini ke puncak pimpinan Depdagri ini patut disambut gembira terutama oleh para pamong, karena pada masa lalu posisi Mendagri selalu diisi oleh para jenderal atau purnawirawan ABRI, yang sekarang telah berubah menjadi TNI, terutama TNI-Angkatan Darat.
Sampai sekarang jika orang membayangkan posisi Mendagri, maka yang ada adalah pejabat itu sedang atau pernah memiliki " bintang emas " di bahunya. Orang pasti tidak akan pernah melupakan nama-nama para jenderal seperti Amir Mahmud, Yogie SM, Syarwan Hamid, Hari Sabarno, Muhammad Ma’ruf hingga Mardiyanto.
Saatnya sipil memimpin