Gamawan Fauzi, dulu Bupati Solok Kini Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com  - Bupati Solok dua periode  tahun 1995-2000 dan 2005-2010, Gamawan Fauzi  SH, MM  yang kemudian  naik "pangkat" menjadi Gubernur Sumatra Barat  2005-2010, akhirnya  bisa meraih cita-cita atau ambisi yang biasa dimiliki seorang  pamong praja yakni menjadi Menteri Dalam Negeri masa bakti 2009-2014.

"Saudara Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri ," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  di Istana Negara, Selasa malam ketika mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-2.

Keputusan Kepala Negara itu ternyata tidak meleset dari pernyataan Gamawan Fauzi kepada para wartawan  usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Puri Cikeas, Bogor  yang dilakukan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Saya diminta membantu di bidang pemerintahan," kata Gamawan yang lahir 9 November tahun 1957 di Sumatera Barat. Ketika lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang ini melontarkan  ucapannya itu, maka  para wartawan yang berkumpul di rumah Yudhoyono  itu langsung sudah mengambil kesimpulan bahwa  suami  Vita Nova itu bakal menjadi menteri dalam negeri menggantikan posisi Mardiyanto, yang sebelum masuk ke gedung Depdagri  juga merupakan seorang  gubernur.

Gubernur Sumbar masa bakti 2005-2010 tersebut  mengawali  kariernya dari staf biasa di Kantor Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga pernah menjadi sekretaris gubernur di ranah Minang tersebut, kemudian menjadi Kepala Biro Humas  Pemprov Sumbar.

Dia bahkan meraih  penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption  Award tahun 2004, karena selama menjadi pejabat ia berhasil menunjukkan kejujuran dan kebersihannya  di tengah-tengah " gelombang korupsi" yang selama ini dianggap terbiasa dilakukan para pegawai negeri sipil.

Setelah menjadi pimpinan tertinggi Departemen Dalam Negeri, maka Gamawan memiliki setumpuk  tugas selama lima mendatang di bidang pemerintahan  yang sangat berat dan mulai   bagaimana menyusun rencana induk (grand design) otonomi daerah hingga bagaimana mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih korupsi, karena  sampai  sekarang saja masih banyak warga yang mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang diwarnai pungutan  liar hingga meminta dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB.

Naiknya pejabat sipil ini ke puncak pimpinan Depdagri ini patut disambut gembira terutama oleh para pamong, karena pada masa lalu posisi Mendagri selalu diisi oleh para jenderal atau purnawirawan ABRI, yang sekarang telah  berubah menjadi TNI, terutama TNI-Angkatan Darat.

Sampai sekarang jika orang membayangkan posisi Mendagri, maka yang ada adalah pejabat itu sedang atau pernah memiliki " bintang emas " di bahunya.  Orang pasti tidak akan pernah melupakan nama-nama para jenderal seperti Amir Mahmud, Yogie SM, Syarwan Hamid, Hari Sabarno, Muhammad Ma’ruf hingga Mardiyanto.

Saatnya sipil memimpin

Dengan naiknya Gamawan Fauzi yang memiiki  tiga anak, yakni Idola Prima Gita,  Gina Dwi Fachria, dan  Gian Gufran, maka tiba waktunya bagi para pamong sipil untuk menunjukkan bahwa kemampuan mereka sama sekali tidak kalah dengan para perwira tinggi ataupun purnawirawan TNI.

Munculnya  pejabat tertinggi berlatar belakang sipil di Depdagri ini diperkirakan tidak bisa lepas dari perubahan yang terjadi secara mendasar selama beberapa tahun terakhir ini .

Dahulu posisi gubernur --terutama  di provinsi-provinsi penting  seperti di pulau Jawa, selalu diisi oleh para perwira tinggi. Para pemilik bintang emas yang pernah memimpin Pemda DKI Jakarta antara lain adalah  Ali Sadikin, Tjokropranolo, Suprapto, Surjadi Soedirdja. Kemudian di Jawa Barat , para gubernur dengan latar belakang "tangsi" antara lain adalah Solihin GP dan Aang Kunaefi .

Kemudian di Jawa Tengah , gubernurnya antara lain Ismail, serta Mardiyanto. Di Jawa Timur ada nama Basofi Sudirman serta Imam Utomo. Di NTT, ada nama Ben Mboi, di Kalimantan Barat muncul nama  Kadarusno, serta Gatot Suherman di Nusa Tenggara Barat.

Namun sejak reformasi bergaung di tanah air tahun 1998 , peranan para jenderal atau purnawirawan  mulai surut, karena peranan dominan mereka mulai digantikan oleh orang--orang sipil,  baik yang berlatar belakang pamong praja seperti Gamawan Fauzi serta Fauzi Bowo  hingga politisi dari partai politik hingga para pengusaha.

Saat ini hanya tinggal beberapa orang gubernur yang berlatar belakang  militer, antara lain Bibit Waluyo di Jawa Tengah  serta Abraham Atururi di Papua Barat .

Karena perubahan situasi itulah, maka salah satu pertimbangan Yudhoyono dan Boediono mengangkat  Gamawan Fauzi adalah melanjutkan program "sipilisasi" itu di jajaran pemerintahan dalam negeri, apalagi mayoritas jajaran eselon satu kementerian yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara itu seperti  Sekjen, Dirjen sudah diisi oleh kalangan sipil pula.

Salah satu  tugas berat Mendagri selama lima tahun mendatang adalah bagaimana menyusun pola pendirian daerah otonomi daerah atau DOB mulai dari provinsi, kota hingga kabupaten. Sampai sekarang belum ada kebijakan yang jelas dan pasti di Depdagri tentang  berapa idealnya jumlah provinsi, kota, dan  kabupaten di tanah air.

Ketidakjelasan ini juga ditambah lagi oleh posisi DPR yang berhak mengajukan RUU pembentukan daerah-daerah otonomi baru itu. Ketiadaan pola atau "grand design"  pemekaran itu pernah mengakibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu kesempatan di Jakarta untuk mengusulkan agar dilakukan merger atau akuisisi terhadap daerah-daerah baru oleh " daerah induknya" yang ternyata tidak bisa menghasilkan apa pun juga, bahkan hanya menghabiskan  uang miliaran rupiah.

"Kalau perlu dilakukan merger atau akuisisi," kata Sri Mulyani ketika berbicara di depan sebuah forum  yang dihadiri Mendagri Mardiyanto serta para pejabat teras Depdagri saat membicarakan penyusunan  " grand design" pemekaran.

Setumpuk pekerjaan telah sampai di depan mata Gamawan Fauzi, dan kini tibalah saatnya bagi para pamong yang menjadi  pimpinan Depdagri bahwa mereka memang sudah pantas menggantikan peranan para jenderal  di departemen kunci ini.