Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Terserah Presiden

Kompas.com - 19/10/2009, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani sempat disebut-sebut akan direkrut SBY sebagai salah satu menterinya. Dengan catatan, PDI-P bersedia menjadi bagian dari koalisi.

Hingga saat ini, belum ada sikap final mengenai posisi politik yang akan diambil partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Saat ditanya tentang sudahkah SBY meneleponnya untuk diwawancarai pada hari terakhir ini, Puan hanya tertawa ringan. "Sudah belum ya? Lihat nanti saja lah," kata putri kandung Megawati ini di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Puan, dalam sistem presidensial, segala sesuatunya merupakan hak prerogatif presiden, termasuk dalam menyusun formasi menteri di kabinetnya. Tidak berminat menjadi menteri?

"Bukan masalah minat atau tidak minat. Namun, bagaimana presidennya? Ini kan presidensial, jadi terserah presiden," kata anggota DPR periode 2009-2014 ini.

PDI-P, kata Puan, masih menunggu arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai sikap partai lima tahun ke depan. Kendati demikian, dia mengakui, komunikasi dengan kubu SBY terus dijalin.

"Kita tunggu saja (arahan Mega). Saya juga harus bersabar menunggu," ujar Puan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas. Suami Megawati ini mengungkapkan, kader partai akan mengambil sikap tegak lurus dengan Mega.

"Kalau Ibu Mega bilang A, ya kami A," ujar Taufiq.

Dia menambahkan, hingga hari ini, partainya belum mengajukan nama-nama calon menteri kepada SBY. Namun, Taufiq tak mau menjawab saat ditanya apakah SBY sudah meminta nama kandidat dari PDI-P.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com