Farhan Bertahan, Beredar Ancaman DPD Boikot Pelantikan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah dalam siaran pers yang diedarkan, Selasa (6/10), menyatakan akan memboikot pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang jika Ahmad Farhan Hamid tidak dicopot sebagai Wakil Ketua MPR.

"Oleh karena Farhan Hamid bukan representasi dari DPD RI pada unsur pimpinan MPR RI, maka DPD RI kemungkinan tidak akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," demikian bunyi siaran pers yang diberikan kepada wartawan.

Siaran pers dibagikan saat Wakil Ketua DPR Laode Ida, Ketua Kelompok DPD John Pieris, dan anggota DPD RI Mohamad Asni menggelar jumpa pers di Ruang Wartawan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa.

Ketika ancaman boikot dalam siaran pers dikonfirmasi kepada Wakil Ketua DPD Laode Ida, dirinya menyangkal. "Tidak benar itu. Bakar saja siaran persnya," ujar Laode. Dalam jumpa pers tersebut, Laode dan John kembali mendesak agar Farhan mundur dari jabatannya.

Menurutnya, Badan Kehormatan DPD RI akan memproses Farhan karena dianggap melanggar peraturan dan etika DPD RI. Ketua DPD Irman Gusman tidak hadir dalam jumpa pers tersebut. Diduga, ada perpecahan terkait pencalonan unsur pimpinan DPD RI.

Sebelumnya, pada Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan DPD RI, kemarin, Irman memang mengatakan tidak akan melakukan langkah apa pun terkait terpilihnya Farhan. Para pimpinan DPD RI tersebut mengatakan, desakan agar Farhan mundur merupakan hasil keputusan rapat paripurna kemarin.

"Jika ada klarifikasi dari Pak Irman atas desakan ini maka klarifikasi Pak Irman yang tidak resmi," ujar Mohamad Asni. Asni sendiri menyatakan secara pribadi ia tidak akan hadir dalam acara pelantikan jika Farhan Hamid masih menjadi Ketua MPR.