Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sujatmiko: Oposisi Belum Diputuskan Ketua Umum PDI-P

Kompas.com - 04/10/2009, 16:18 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri terkait kemungkinan berubahnya keinginan awal PDI Perjuangan sebagai partai oposisi di dalam legislatif. Hal itu menyusul dipilihnya Taufik Kiemas dari PDI Perjuangan sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI secara aklamasi yang ikut didukung oleh partai pemenang pemilihan presiden, Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budiman Sujatmiko, di sela-sela kegiatannya mendeklarasikan Rumah Aspirasi Budiman Sujatmiko di Kabupaten Banyumas, Minggu (4/10). "Sejauh ini masalah oposisi itu belum diputuskan oleh Bu Mega," katanya.

Menurutnya, sesuai amanat rapat kerja nasional PDI Perjuangan, keputusan terkait ikut mendukung atau tidaknya PDI Perjuangan terhadap pemerintah berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. "Lagi pula MPR adalah lembaga tinggi negara, bukan pemerintahan. Logikanya berbeda," ucapnya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan, sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyo selaku Ketua Umum Partai Demokrat pernah menyampaikan bahwa dukungan Demokrat terhadap Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI tak ada hubungannya dengan apa pun. Begitu juga dengan paket apa pun.

"Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak harus merasa berutang budi kepada siapa pun," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com