Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Polisi Harus SP3-kan Kasus Dua Pimpinan KPK

Kompas.com - 02/10/2009, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com-Pihak kuasa hukum dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah menilai pihak kepolisian harus memberhentikan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan keduanya.

Pasalnya surat pencekalan terhadap Anggoro Widjoyo, Direktur PT Masaro Radiokom terkait kasus alih fungsi hutan Lindung Pantai Telang, Tanjung Api-api, Sumatera Selatan telah memenuhi prosedur.

 

"Nah ini kan yang harus diperhatikan oleh polisi. Dan polisi harus berani mengeluarkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan). Jadi jangan dipolitisasi dan jangan dipaksakan mencari-cari bukti baru," kata Ahmad Rifai, pengacara KPK, di Gedung KPK, Jumat ( 2/10 ).

 

 

Pencekalan tersebut, kata Ahmad, berawal pada saat dilakukan penggeledahan terkait kasus Yusuf Emir Faisal dengan dugaan penerimaan suap dalam kasus Tanjung Api-Api. Pada penggeledahan tersebut ditemukan bukti bahwa Yusuf Emir Faisal telah menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjoyo. Namun pada saat itu belum diketahui apakah uang tersebut benar dari Anggoro Widjoyo atau bukan.

 

Kemudian, lanjut Ahmad, untuk mencari kejelasan mengenai sumber uang tersebut maka dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap Anggoro Widjoyo. Namun tanpa alasan yang jelas, Anggoro Widjoyo tidak memenuhi panggilan tersebut.

 

Dugaan keterkaitan Anggoro Widjoyo pada kasus Tanjung Api-api semakin kuat. Pasalnya saat dilakukan lagi penggeledahan dalam ditemukan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan pemberian dana dari Anggoro Widjoyo kepada Yusuf Emir Faisal dan ke sejumlah pejabat Departement kehutanan dalam pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Dan kesemua temuan tersebut disampaikan pada rapat pimpinan KPK.

 

Karena seluruh prosedur telah dijalankan, namun Anggoro Widjoyo tidak memenuhi panggilan, kata Rifai, maka dikeluarkanlah surat pencekalan bagi dirinya. "Sudah dipanggil sesuai ketentuan, sudah digeledah dan sudah ditemukan barang bukti. akhirnyalah dicekal," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com