Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Materi Hambat Laju RUU Rahasia Negara

Kompas.com - 16/09/2009, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada sejumlah materi yang akhirnya "mengganjal" laju pembahasan RUU Rahasia Negara di DPR RI. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, memutuskan menarik drafnya, Rabu (16/9).

Juwono mengakui, memang ada persoalan yang akhirnya menghentikan langkah RUU ini. "Ada beberapa materi dalam draf RUU, yaitu masalah abadi antara keamanan nasional dan kebebasan. Itu harus disempurnakan antara Dephan, Deplu, Depkominfo, Dephukham, BIN, dan LSN," ujar Juwono seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I di DPR RI.

Juwono mengatakan, terdapat pasal yang maknanya terlalu luas, seperti terkait ancaman terhadap kedaulatan negara, misalnya penyerangan dari musuh dan bagaimana gerak TNI. Hal-hal seperti ini, ungkap Juwono, harus segera diluruskan.

"Ada pula satu hal yang dipentingkan, yaitu soal keamanan presiden, dalam hal kendali operasional dan dalam hal keadaan darurat, apalagi dalam keadaan perang supaya kendali perang oleh presiden di masa darurat akan lebih rinci," ungkap Juwono.

Poin-poin ini akan dikonsolidasikan lebih mendalam dengan Presiden dan antar-kementerian/lembaga serta diskusi dengan masyarakat dan akademisi untuk mengakomodasi pendapat masyarakat. Setelah itu, barulah draf diajukan kembali ke anggota dewan pada periode 2009-2014.

"Yang disempurnakan tim pemerintah, agar aspirasi dan kekhawatiran kalangan masyarakat dan pers ditampung. Presiden dan pemerintah menilai, ada hal-hal yang secara material bisa disempurnakan agar semua pihak pemangku kepentingan bisa terangkum," tandas Juwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com