Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Rahasia Negara, Menhan "Ngaku" Gagal

Kompas.com - 16/09/2009, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui, salah satu faktor penyebab ditariknya draf RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR RI adalah ia gagal dalam mengoordinasikan tujuh kementerian/lembaga pemerintahan yang berkepentingan terhadap RUU Rahasia Negara.

"Salah satu kelemahan adalah kelemahan saya sebagai juru pemerintah untuk menyelaraskan semua. Kalau teknis, ('semua' berarti) yang hadir dalam pemerintah. Itu adalah kesalahan saya. Saya terima itu," ujar Juwono seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (16/9).

Juwono mengatakan, dirinya gagal dalam mempertemukan masalah-masalah teknis di setiap kementerian/lembaga, yaitu Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LSN), dan Polri, agar geraknya selaras dalam mengupayakan keamanan negara.

Dari segi kehadiran dalam pembahasan pun, tidak semua kementerian/lembaga hadir untuk membahasnya. "Tidak semua unsur pemerintah hadir dengan lengkap. Hanya Menhan," lanjut Juwono. Namun, selain itu pula, ungkap Juwono, ketidakkonsistenan juga datang dari pihak Komisi I DPR RI.

"DPR juga mengakui, dalam sidang selama masa 2.5 tahun terakhir, fraksi-fraksi diwakili oleh orang-orang yang berbeda sehingga terjadi penafsiran dan perdebatan yang berkepanjangan. Itu salah satu faktor, dan itu juga diakui oleh DPR," tandas Juwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com