Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bilang Polisi Buaya, Kapolri Didesak Copot Susno

Kompas.com - 16/09/2009, 15:27 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konstitusi mendesak Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri untuk segera mencopot Komjen Pol. Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Susno dianggap telah melanggar dan menciderai konstitusi UUD 1945 dan UU Kepolisian atas pernyataannya yang menganalogikan Kepolisian sebagai buaya.

"Pernyataan tersebut sangat gegabah dan tidak pantas. Buaya itu kan binatang buas dan haus akan darah. Ini sangat merendahkan dan tidak sesuai dengan situasi di mana Polri sedang giat-giatnya membangun kepercayaan masyarakat," kata perwakilan PAIP Konstitusi Saor Siagian kepada wartawan, di kantor KPK, Rabu (16/9).

"Karena itu kami mendesak kepada Kapolri untuk segera mencopot Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kabareskrim," tegasnya lagi.

Saor menjelaskan, pernyataan Susno Duadji tersebut mutlak telah menyimpang dari amanat konstitusi terkait dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian.

"Dalam hal ini PAIP Konstitusi prihatin dan menyesalkan tindakan Susno Duadji yang sudah mengarah pada upaya personifikasi institusi Kepolisian. Maka dari itu perlu langkah tegas dari Kapolri untuk segera memberhentikan Susno," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saor juga meminta ketegasan KPK untuk segera mengusut tuntas keterlibatan Susno dalam kasus Bank Century. "Panggil saja. Lakukan pemeriksaan. Ini perlu agar KPK tidak terus menerus diposisikan sebagai pihak yang salah," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com