Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiriman Uang TKI Capai Rp 9,7 Triliun

Kompas.com - 14/09/2009, 20:26 WIB

SAMPANG,KOMPAS - Tahun ini, sekitar 100.000 orang dari total 6 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri mudik Lebaran ke kampung masing-masing. Menjelang Lebaran ini pula, transaksi pengiriman uang dari luar negeri melonjak pesat dari rata-rata Rp 8,3 triliun menjadi Rp 9,7 triliun.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat mengatakan, khusus pada Hari Raya Lebaran sekitar 100.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) mengambil libur cuti dan pulang ke Indonesia.

Khusus libur Lebaran transaksi pengiriman uang dari luar negeri ( remittance) mengalami kenaikan sekitar Rp 1,4 triliun. Karena itu, dari rata-rata remittance tiap bulan sekitar Rp 8,3 triliun kini saat lebaran naik hingga Rp 9,7 triliun, ucap Jumhur saat melakukan Safari Ramadhan TKI di Sampang, Jawa Timur, Senin (14/9).

Menurut Jumhur, dari total 6 juta TKI di luar negeri muncul remittance sebesar Rp 100 triliun. Sebanyak 4,5 juta TKI tercatat dalam dokumen ketenagakerjaan resmi, sedangkan 1,5 juta TKI tak memiliki dokumen atau ilegal.

TKI Malaysia terbanyak

Berdasarkan data BPN2TKI, jumlah TKI terbanyak berada di Malaysia sekitar 2,5 juta TKI disusul Timur Tengah 1,5 juta TKI, dan negara-nega ra kawasan Asia Pasifik sebanyak 500.000 TKI. Sementara itu, 1,5 juta TKI lainnya tak terdeteksi keberadaannya karena tak memiliki dokumen resmi.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, potensi devisa dari TKI ternyata sangat besar. Khusus di Jawa Timur, remittance dari para TKI mencapai angka sekitar Rp 30 triliun. Angka ini sama dengan lima kali lipat APBD Provinsi Jatim. Sayangnya, perhatian pada para TKI kadang masih kurang. Masih banyak TKI yang pergi ke luar negeri tanpa dokumen resmi, tuturnya.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jatim mencanangkan program Jatim zero TKI ilegal. Ditargetkan tahun 2012 hingga 2013 mendatang, Jatim terbebas dari TKI ilegal atau tak berdokumen.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim M Cholili mengu ngkapkan, sekitar 10.000 TKI di Jatim menjadi korban penempatan ilegal TKI ke luar negeri. Penyebabnya, terjadi perekrutan TKI di lapangan yang tak terpantau dan tak dibatasi dengan peraturan daerah yang jelas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com