Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PR Besar Polri Pasca-Lumpuhkan Noordin

Kompas.com - 08/08/2009, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberhasilan aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sarang persembunyian Noordin M Top cukup diapresiasi, apalagi gembong teroris itu diduga kuat tewas dalam kepungan polisi selama dua hari ini. Kendati demikian, pihak kepolisian diminta jangan terlena atas keberhasilan "melumpuhkan" otak sejumlah aksi bom di Indonesia itu.

Pengamat militer Andi Widjajanto mengingatkan, polisi dan intelijen memiliki PR besar memperbaiki kelemahan dalam mengungkap sejumlah aksi terorisme. Kelemahan intel, menurutnya, dalam hal cegah tangkal terorisme.

"Ini masalah besar. Selama ini, lemah sekali dalam mengantisipasi serangan berikutnya," kata Andi kepada Kompas.com, Sabtu (8/8).

Jika cegah tangkal ini dilakukan secara tepat, kerja dan strategi antiteror yang dijalankan akan membuahkan hasil dalam waktu yang relatif cepat.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR, Eva Kusuma Sundari, mengkritisi kerja kepolisian yang baru bergerak ketika aksi terjadi. Penumpasan jaringan teroris seharusnya dilakukan secara terus-menerus.

"Kalau sekarang kan, setelah bom, baru energi polisi dan Densus dilipatgandakan. Ini harus menjadi pelajaran. Kenapa harus tunggu ada bom meledak baru bergerak," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Lamanya waktu yang dibutuhkan polisi untuk menaklukkan Noordin, menurut Eva, memberikan waktu bagi teroris untuk memperkuat diri dan melakukan regenerasi.

"Sekarang momentumnya. Kalau masih ada otak lain, harus segera ditangkap agar tidak menjadi ancaman baru," ungkapnya. Anggaran antiteror bagi Polri yang ditingkatkan mencapai Rp 1 triliun diharapkannya bisa dimanfaatkan untuk memacu kerja Densus 88 dan kepolisian.

Ia juga berharap, Polri tidak memainkan ego sektoral dalam mengungkap jaringan terorisme. "Jaringannya harus dituntaskan. TNI sudah menawarkan diri untuk membantu meningkatkan keterampilan intelijen. Saya berharap, Polri mau bekerja sama dengan TNI, jangan memainkan egonya," ujar Eva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com