Pidato SBY soal Bom, sebagai Presiden atau Capres?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:47 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton kemarin, Jumat (17/7), dinilai menunjukkan ketidakmampuannya untuk memisahkan perannya sebagai Presiden atau sebagai capres dan politisi yang sedang bertarung dalam Pemilihan Presiden 2009.

Di atas podium kebangsaan yang terhormat, SBY dinilai telah menyalahgunakan fasilitas itu demi kepentingan pribadinya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertendensi rivalitas dalam Pilpres. "SBY gagal menjadi negarawan tapi justru menggunakan pidato itu dengan menyebarkan asumsi-asumsi untuk mengalahkan dia sebagai capres," ujar Anggota Tim Advokasi Mega-Prabowo, Budiman Sujatmiko dalam keterangan pers bersama Tim JK-Wiranto di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Dengan kondisi ini, Budiman menilai Presiden SBY gagal menjadi seorang negarawan. Hal senada juga ditekankan rekan satu timnya, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan untuk kesekian kalinya, SBY keliru menempatkan diri dalam pidato kemarin. Arteria menilai sekitar 60 persen pernyataan SBY kemarin justru lebih terkait nuansa pasca Pemilu dan hanya 30 persen yang terkait insiden kemanusiaan. "Hal-hal itu pun tidak berdasar, cenderung provokatif dan di luar konteks. SBY terkesan ingin menggiring opini bahwa aksi ini terjadi dalam kondisi politik dimana elit sedang tidak harmonis," ujar Arteria.

Menurut Arteria, SBY tak hanya telah melanggar UU namun juga terkena indikasi melanggar konstitusi dan etikanya dlm sumpah jabatannya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X