Presiden: Ada yang Menginginkan Kekacauan Pascapilpres

Kompas.com - 17/07/2009, 15:04 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan laporan intelijen, ada gerakan-gerakan di masyarakat yang memang menginginkan terjadinya kekacauan pascapenyelenggaraan pemilihan umum presiden.

"Diketahui ada rencana untuk melakukan tindak kekerasan dan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu. Juga ada rencana pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang. Ini bukan rumor, bukan gosip. Bahkan ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Bagaimanapun juga SBY jangan sampai dilantik. Saudara bisa artikan pernyataan seperti itu," ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7), menanggapi peristiwa Bom Mega Kuningan yang menewaskan sembilan orang dan melukai setidaknya 50 orang.

Dalam kesempatan itu, Presiden membeberkan temuan intelijen yang selama ini tidak pernah diungkap kepada publik. Antara lain, Presiden menunjukkan foto-foto kelompok teroris yang menjadikan dirinya sebagai sasaran.

Ia mengatakan, peristiwa Bom Mega Kuningan terjadi ketika rakyat merasa prihatin akan kegaduhan politik di tingkat elite disertai ucapan-ucapan yang menurut Presiden bernada menghasut dan memelihara suhu panas dan penuh permusuhan. Presiden meminta jajaran kepolisian dan pihak berwenang untuk mengusut secara tuntas, apakah peristiwa Bom Mega Kuningan ini terkait persoalan politis atau tidak. Terkait atau tidak, dalang peristiwa ini harus ditangkap.

"Saya juga menginstruksikan penegak hukum untuk mengadili siapa saja yang terlibat, siapa pun dia, apa pun status dan latar belakang politiknya. Pagi ini saya mendapat banyak pertanyaan atau ada saudara yang mengingatkan kepada saya, yang berteori atau paling tidak mencemaskan kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pilpres. Saya meresponsnya sebagai berikut bahwa kita tidak boleh main tuding begitu saja. Semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, norma hukum dan demokrasi harus ditegakkan," ungkap Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

Nasional
Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Nasional
Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Nasional
Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Nasional
Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Nasional
Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Nasional
Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Nasional
Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Nasional
Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Nasional
Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.