Presiden: Ada yang Menginginkan Kekacauan Pascapilpres

Kompas.com - 17/07/2009, 15:04 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan laporan intelijen, ada gerakan-gerakan di masyarakat yang memang menginginkan terjadinya kekacauan pascapenyelenggaraan pemilihan umum presiden.

"Diketahui ada rencana untuk melakukan tindak kekerasan dan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu. Juga ada rencana pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang. Ini bukan rumor, bukan gosip. Bahkan ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Bagaimanapun juga SBY jangan sampai dilantik. Saudara bisa artikan pernyataan seperti itu," ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7), menanggapi peristiwa Bom Mega Kuningan yang menewaskan sembilan orang dan melukai setidaknya 50 orang.

Dalam kesempatan itu, Presiden membeberkan temuan intelijen yang selama ini tidak pernah diungkap kepada publik. Antara lain, Presiden menunjukkan foto-foto kelompok teroris yang menjadikan dirinya sebagai sasaran.

Ia mengatakan, peristiwa Bom Mega Kuningan terjadi ketika rakyat merasa prihatin akan kegaduhan politik di tingkat elite disertai ucapan-ucapan yang menurut Presiden bernada menghasut dan memelihara suhu panas dan penuh permusuhan. Presiden meminta jajaran kepolisian dan pihak berwenang untuk mengusut secara tuntas, apakah peristiwa Bom Mega Kuningan ini terkait persoalan politis atau tidak. Terkait atau tidak, dalang peristiwa ini harus ditangkap.

"Saya juga menginstruksikan penegak hukum untuk mengadili siapa saja yang terlibat, siapa pun dia, apa pun status dan latar belakang politiknya. Pagi ini saya mendapat banyak pertanyaan atau ada saudara yang mengingatkan kepada saya, yang berteori atau paling tidak mencemaskan kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pilpres. Saya meresponsnya sebagai berikut bahwa kita tidak boleh main tuding begitu saja. Semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, norma hukum dan demokrasi harus ditegakkan," ungkap Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.