Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny JA: Iklan Satu Putaran Dibiayai Seseorang

Kompas.com - 03/07/2009, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengakui bahwa iklan satu putaran yang dibuat olehnya dibiayai seseorang. Namun, demi alasan etika, ia enggan mengungkap siapa orang tersebut. Hal tersebut dikatakannya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (3/7), seusai putusan sidang judicial review yang akhirnya membolehkan lembaga survei mengumumkan survei di masa tenang dan quick count.

Ia menyatakan bahwa iklan kampanye pilpres satu putaran untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono bukan dari tim sukses pasangan tersebut. Ini menegaskan pernyataan SBY saat berlangsungnya acara debat capres, Kamis (2/7) malam, yang mengatakan bahwa iklan pilpres satu putaran bukan berasal dari tim suksesnya.

Denny JA menjelaskan, iklan itu dibuat dari lembaga demokrasi yang bernama Lembaga Studi Demokrasi Indonesia (LSD). Organisasi yang dibuatnya ini bukan merupakan bagian dari tim sukses SBY-Boediono.

"Jadi benar itu Pak SBY. ini iklan bukan dari tim sukses," kata Denny JA di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (3/7).

Mengenai pernyataan capres M Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa iklan tersebut adalah ilegal karena bukan berasal dari tim sukses SBY-Boediono, Denny membantahnya. "Itu tidak benar karena ini gerakan dan iklan yang legal. Kenapa? Karena ini bagian hak dari masyarakat untuk berdemokrasi," ujarnya.

"Dan tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Pilpres yang melarang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilpres, termasuk melakukan iklan," ujar Denny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com