Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tak Terganggu Pernyataan Andi Mallarangeng

Kompas.com - 03/07/2009, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto, Indra Jaya Piliang, mengatakan, jagoannya, Jusuf Kalla, tidak terganggu atau tersinggung dengan pernyataan anggota Tim Kampanye SBY-Boediono, Andi Mallarangeng. Andi menyatakan, Pemilu 2009 belum saatnya bagi orang Bugis menjadi pemimpin. Menurut Indra, pernyataan Andi yang menyebut nama etnis dan bukan nama JK justru membuat tersinggung masyarakat Sulawesi Selatan.

"Pernyataan Andi tidak ada urusan dengan kami. Dia (Andi) menyebut nama JK, kami tidak kebakaran jenggot. Masalahnya, gugatan datang dari masyarakat Sulawesi Selatan. JK tidak tersinggung, hanya menyayangkan ada yang menodai kebhinneka-tunggal-ikaan," kata Indra, Jumat (3/7) di Gedung DPR, Jakarta.

Dari sisi kampanye, ia memandang tak ada masalah dengan pernyataan Andi yang mengajak untuk memilih pasangan SBY-Boediono. "Sebenarnya, kalau Andi mengatakan belum saatnya JK memimpin, tidak akan masalah. Tidak menyinggung apa-apa. Tapi saat dia katakan orang Sulsel, jadi masalah. Saya kira, ini permainan dari dia. Kita enggak ada urusan. Dia yang berurusan dengan masyarakat Sulsel. Ini akan menjadi snow ball ke daerah lain. Bahaya kalau kata wilayah ini dia kenakan," kata Indra.

Sementara itu, anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Ramadhan Pohan, bertahan bahwa pernyataan Andi tak seburuk yang disangkakan dan diresap masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com