Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Persilakan Susno Duadji Datangi KPK

Kompas.com - 02/07/2009, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto mengatakan, jika ada pihak yang merasa gusar atas penyadapan yang dilakukan oleh pihak KPK, silakan datang ke KPK. Hal ini dikatakannya terkait pengakuan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji yang telah disadap oleh pihak KPK. 

''Kalau ada masyarakat yang gusar, disadap atau tidak sama KPK, datang saja ke KPK, tanya ke kita, saya disadap atau tidak sih pak. Nanti kita akan jawab,'' kata Bibit dalam jumpa pers pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/7). 

Bibit yang didampingi Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, Penasihat KPK Abdullah Yahamahua, dan Kabiro Humas KPK Johan Budi menjelaskan, KPK dalam melakukan tugasnya selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya dalam hal penyadapan.

''Dalam penyadapan kita punya lowfull interception dan ini (penyadapan) enggak sembarangan kita,'' tegas Bibit yang merupakan mantan petinggi Polri bintang dua ini. 

Ditanyakan apakah KPK benar menyadap Kabareskrim Komjen Susno Duadji, Bibit mengaku pihak KPK melakukan penyadapan terhadap orang yang memiliki kaitan dengan korupsi. 

''Yang jelas KPK melakukan penyadapan terhadap orang yang ada kaitannya dengan tindak korupsi. Tanyakan saja kepada yang bersangkutan (KPK), Kalau enggak jelas datanglah ke sini, enggak apa-apa kok,'' ujar dia.
 
Bibit juga mengaku, antara KPK dan kepolisian tidak memiliki masalah apa-apa, ''Enggak ada persoalan apa-apa antara KPK dengan polisi, saya juga polisi kok,'' tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com