Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Survei Nakal Terancam Sanksi

Kompas.com - 20/06/2009, 20:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com-Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) siap mengaudit dan memberi sanksi jika ada lembaga survei yang tergabung dalam Persepi melakukan pelanggaran kode etik.

"Dewan etik Persepi berwenang melakukan audit baik secara menyeluruh atau parsial terhadap pelaksanaan suvei. Penentuan jenis audit apakah secara menyeluruh atau parsial sangat tergantung oleh seberapa parah dugaan pelanggaran terhadap kode etik," kata Ketua Dewan Etik Persepi Heri Wijayanto di Jakarta, Sabtu ( 20/6 ).

 

Ia mengatakan dalam pelaksanaan audit, Dewan Etik dapat meminta bantuan pada pengurus harian Persepi. Jika kemudian dari audit tersebut ditemukan pelanggaran kode etik dan praktik, Dewan Etik berhak mengeluarkan sanksi. "Sanksi mulai dari peringatan hingga hukuman maksimal, yakni dikeluarkan dari keanggotaan Persepi," jelasnya.

Menurutnya, kode etik ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme lembaga survei. Pasalnya, lembaga survei juga harus melindungi kepentingan publik dengan cara memberikan informasi yang benar tentang temuan-temuan survei yang didasarkan pada metodologi dan prinsip akademis. "Kalau bisa menggunakan dengan baik, maka dapat mensejahterakan, tetapi jika tidak pas, ini dapat menjadi bencana buat kita," ujarnya.

Ketua Pengurus Harian Persepi Adrinof Chaniago mengatakan pengeluaran kode etik ini bukanlah sikap reaktif menyikapi banyaknya hasil survei belakangan ini yang sering bertolak belakang dalam hasil. Dia menegaskan hal ini merupakan kesepakatan yang telah diambil sejak adanya musyawarah nasional pada Januari silam.

"Sejak berdiri pun sudah jelas misi kami ingin membuat kegiatan survei berpegang pada aturan yang bersifat baku, standar dalam melakukan kegiatan ilmiah," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com