Lembaga Survei Nakal Terancam Sanksi

Kompas.com - 20/06/2009, 20:59 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com-Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) siap mengaudit dan memberi sanksi jika ada lembaga survei yang tergabung dalam Persepi melakukan pelanggaran kode etik.

"Dewan etik Persepi berwenang melakukan audit baik secara menyeluruh atau parsial terhadap pelaksanaan suvei. Penentuan jenis audit apakah secara menyeluruh atau parsial sangat tergantung oleh seberapa parah dugaan pelanggaran terhadap kode etik," kata Ketua Dewan Etik Persepi Heri Wijayanto di Jakarta, Sabtu ( 20/6 ).

 

Ia mengatakan dalam pelaksanaan audit, Dewan Etik dapat meminta bantuan pada pengurus harian Persepi. Jika kemudian dari audit tersebut ditemukan pelanggaran kode etik dan praktik, Dewan Etik berhak mengeluarkan sanksi. "Sanksi mulai dari peringatan hingga hukuman maksimal, yakni dikeluarkan dari keanggotaan Persepi," jelasnya.

Menurutnya, kode etik ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme lembaga survei. Pasalnya, lembaga survei juga harus melindungi kepentingan publik dengan cara memberikan informasi yang benar tentang temuan-temuan survei yang didasarkan pada metodologi dan prinsip akademis. "Kalau bisa menggunakan dengan baik, maka dapat mensejahterakan, tetapi jika tidak pas, ini dapat menjadi bencana buat kita," ujarnya.

Ketua Pengurus Harian Persepi Adrinof Chaniago mengatakan pengeluaran kode etik ini bukanlah sikap reaktif menyikapi banyaknya hasil survei belakangan ini yang sering bertolak belakang dalam hasil. Dia menegaskan hal ini merupakan kesepakatan yang telah diambil sejak adanya musyawarah nasional pada Januari silam.

"Sejak berdiri pun sudah jelas misi kami ingin membuat kegiatan survei berpegang pada aturan yang bersifat baku, standar dalam melakukan kegiatan ilmiah," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.