Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Tani dan Nelayan Lebih Percaya pada JK-Win

Kompas.com - 19/06/2009, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kelompok masyarakat tani dan nelayan justru lebih percaya pada komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto ketimbang Megawati dan Prabowo atau SBY dan Boediono.

Padahal, Prabowo-lah yang selama ini dikenal dekat kaum petani dan nelayan. Sementara SBY adalah incumbent. Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan menyatakan dukungan penuh kepada pasangan JK-Wiranto.

Menurut Agusdin, visi dan misi pertanian JK-Wiranto yang tertuang dalam lima poin komitmen sama dengan visi kemandirian petani. Komitmen pertama yang diterima mereka dari JK-Wiranto adalah melaksanakan reformasi agraria.

Menurut mereka, JK tergolong berani berkomitmen untuk mereformasi karena selama ini reformasi tidak berjalan dalam pemerintahan SBY. Bahkan, janji SBY dalam kampanye kali ini sama saja dengan komitmennya dalam pemilu lalu, ungkap Agusdin.

"Reformasi agraria tidak berjalan dalam pemerintahan SBY. Kami tidak percaya lagi kepada SBY untuk bekerja sama lagi dengannya," tutur Agusdin dalam keterangan pers di Aula Kantor Dinas Peternakan DKI Jakarta, Jumat (19/6).

Poin ini juga dikomitmenkan oleh Prabowo ketika menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sayangnya, menurut Sekjend Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI Humuntar Lumban Gaol, realisasinya tak pernah tampak.

"Waktu Prabowo jadi Ketua HKTI selama lima tahun, kita tidak melihat satu langkah pun yang dia sebut itu tidak dilakukan, karena kita kenal sendiri bahwa step-nya (reformasi agraria) tidak dilakukan. Dalam pengamatan kami, dia tidak pernah melakukan itu," tutur Humuntar.

Komitmen kedua JK-Win adalah memperbaiki pemenuhan hak-hak dasar petani, seperti perumahan, kesehatan, kesejahteraan serta peningkatan pendidikan. Komitmen ketiga, termasuk poin utama visi kemandirian petani, adalah berdaulat memenuhi pangan pokok. "Selama ini, malah banyak impor untuk memenuhi kebutuhan. Impor itu mengganggu kesejahteraan petani," lanjut Agusdin.

Komitmen itu dilanjutkan dengan komitmen menjaga pasar pangan pokok dengan harga yang layak dan didukung oleh lembaga-lembaga penyangga. Yang terakhir, komitmen yang mereka terima dari JK-Wiranto adalah pemberdayaan petani untuk mampu mengolah hasil sendiri dan mengekspor.

"Ini adalah suatu komit yang disampaikan JK. Oleh karena itu, kami mendukung beliau. Dukungan kami deklarasikan tanggal 10 Juli di Bogor dengan nama Gerakan Petani Nelayan Makmur," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com