Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Setuju 200 Persen dengan Mega

Kompas.com - 18/06/2009, 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sependapat dengan capres PDI-P, Megawati Soekarnoputri, soal penanganan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keduanya sepakat bahwa masalah TKI harus diatasi sejak dari dalam negeri.

"Iya, Ibu Mega saya setuju 200 persen bahwa di dalam negeri pangkal segalanya. Kontrak jelas transparan, waktu berangkat tidak ada masalah, saya sangat setuju," ujar SBY dalam debat capres di studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya saat ditanya moderator Anis Baswedan mengenai strategi menangani masalah TKI, Megawati menyatakan bahwa perlindungan terhadap TKI harus diberikan di dalam negeri. "Banyak persoalan karena masalah di dalam negeri. Kalau saya terpilih, perlindungan itulah yang akan saya lakukan dengan lebih baik dan lebih ketat," ujar Megawati. "Kalau sudah pergi akan sulit perlindungannya," lanjutnya.

Selanjutnya, Megawati juga mengusulkan pemberian pengetahuan yang lebih baik kepada TKI agar mereka tidak mengalami hal yang menyedihkan ketika mencari pekerjaan di luar negeri.

"Yang harus dilakukan adalah juga memperketat dikeluarkannya TKW dan mencegah munculnya TKW ilegal karena merekalah yang sulit dilindungi," kata Mega.

Sementara SBY dalam tanggapannya menambahkan bahwa selain di dalam negeri, di luar negeri pemerintah juga harus menjalin kerja sama konkret dengan negara bersangkutan melalui duta besar. "Pastikan setelah di luar negeri mereka mendapatkan perlindungan, dan kedubes lebih aktif untuk mengetahui kalau-kalau ada apa-apa dengan mereka," katanya.

Pada giliran berbicara selanjutnya, capres Golkar Jusuf Kalla menyoroti perlunya pelatihan-pelatihan dan pengetahuan tentang hukum di negara bersangkutan, selain juga mempersiapkan kontrak yang baik antara kedua negara.

"Yang juga saya kerjakan sebagai Menko Kesra waktu itu adalah mewajibkan semua kedutaan khususnya Malaysia dan Saudi untuk persiapkan lawyer di kota-kota penting agar semua masalah TKI bisa kita selesaikan di negara tersebut," ujar Kalla.

"TKP ada di Malaysia, ada di Saudi, di situlah kita selesaikan. Kalau TKI tidak dibayar gajinya dan sebagainya, lewat pengacara lokal yang kita bayar itulah kita selesaikan. Jangan nanti pulang baru bermasalah."

Menanggapi pernyataan SBY dan Jusuf Kalla, Megawati mengakhiri tanggapannya dengan menyatakan dengan bangga, "Ya, semua ngikut saya...."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com