Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Satu Putaran Akan Perkokoh Legitimasi Politik

Kompas.com - 14/06/2009, 04:05 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com-Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, mengusahakan pemilihan presiden (pilpres) hanya satu putaran akan memperkokoh legitimasi politik pemerintah.

"Tetapi, kalau mesti dua putaran, atas kemauan rakyat, kami pun siap," katanya di Jakarta, Sabtu (13/6), menanggapi berbagai tudingan atas salah satu isi kampanye Tim Sukses Capres-Cawapres SBY-Boediono tentang Pilpres satu putaran tersebut.

Anas Urbaningrum yang juga anggota Tim Pemenangan Capres-Cawapres SBY-Boediono menambahkan, pihaknya sangat siap menghadapi situasi apa pun. "Satu atau dua putaran kami siap. Yang penting, jangan sampai ikhtiar yang demokratis untuk Pilpres satu putaran dianggap aneh dan bentuk arogansi," tandasnya. Yang jelas, lanjutnya, satu atau dua putaran, mesti diterima sebagai realitas demokrasi.

Anas Urbaningrum juga menanggapi sejumlah hasil survei dari lembaga survei tentang elektabilitas capres/cawapres yang berbeda-beda. "Salah satu hasil survei terakhir yakni oleh Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) menunjukkan angka 24,4 persen untuk pasangan Megawati-Prabowo, lalu SBY-Boediono 52,5 persen dan JK-Wiranto memperoleh dukungan 20 persen suara," ungkapnya.

Hasil lembaga-lembaga survei itu, kata Anas Urbaningrum, memang variatif dan bagi Partai Demokrat, hasil survei adalah bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah-langkah politik dalam kampanye selanjutnya.

Angka 70 persen, 63 persen, 62 persen, lalu terakhir 52 persen bagi SBY-Boediono, menurut Anas Urbaningrum, tidak menjadi soal. "Kami tidak pernah tertawa-tertawa atau marah-marah menyikapi hasil survei. Kalau ada yang hasilnya naik, stabil, menurun, itu adalah hal yang biasa saja," katanya. Begitu pula terkait dengan kalau ada yang memproyeksi satu putaran atau dua putaran, ujarnya, itu tidak mengendurkan semangat pihaknya untuk terus bekerja keras meyakinkan rakyat.

Anas Urbaningrum menilai, yang justru aneh ialah adanya pihak melakukan protes atau tudingan macam-macam terhadap kampanye Pilpres satu putaran. "Apa bedanya dengan kampanye dua putaran? Buat kami, apakah Pilpres berlangsung satu atau dua putaran, itu tergantung kepada pemilih," tegasnya.

Karenanya, lanjut Anas, perkara ada pihak yang berjuang agar Pilpres berlangsung satu putaran, semuanya sah. "Begitu juga jika ada yang ingin dua putaran, itu halal dan wajar dalam kompetisi demokrasi," katanya.

Yang jelas, ujarnya, pihaknya tidak pernah protes kampanye Pilpres dua putaran sebagaimana didukung oleh lembaga survei tertentu juga. "Yang penting harus dijaga bersama adalah bagaimana pilpres berlangsung luber, jurdil dan bermartabat. Semua pihak menjaga komitmen untuk berlangsungnya pilpres yang demokratis, tertib, aman dan damai. Soal satu maupun dua putaran bukanlah wilayah yang harus dipersengketakan. Menyoal hal-hal seperti itu tergolong mubazir," kata Anas Urbaningrum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com