Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Satu Putaran Akan Perkokoh Legitimasi Politik

Kompas.com - 14/06/2009, 04:05 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com-Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, mengusahakan pemilihan presiden (pilpres) hanya satu putaran akan memperkokoh legitimasi politik pemerintah.

"Tetapi, kalau mesti dua putaran, atas kemauan rakyat, kami pun siap," katanya di Jakarta, Sabtu (13/6), menanggapi berbagai tudingan atas salah satu isi kampanye Tim Sukses Capres-Cawapres SBY-Boediono tentang Pilpres satu putaran tersebut.

Anas Urbaningrum yang juga anggota Tim Pemenangan Capres-Cawapres SBY-Boediono menambahkan, pihaknya sangat siap menghadapi situasi apa pun. "Satu atau dua putaran kami siap. Yang penting, jangan sampai ikhtiar yang demokratis untuk Pilpres satu putaran dianggap aneh dan bentuk arogansi," tandasnya. Yang jelas, lanjutnya, satu atau dua putaran, mesti diterima sebagai realitas demokrasi.

Anas Urbaningrum juga menanggapi sejumlah hasil survei dari lembaga survei tentang elektabilitas capres/cawapres yang berbeda-beda. "Salah satu hasil survei terakhir yakni oleh Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) menunjukkan angka 24,4 persen untuk pasangan Megawati-Prabowo, lalu SBY-Boediono 52,5 persen dan JK-Wiranto memperoleh dukungan 20 persen suara," ungkapnya.

Hasil lembaga-lembaga survei itu, kata Anas Urbaningrum, memang variatif dan bagi Partai Demokrat, hasil survei adalah bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah-langkah politik dalam kampanye selanjutnya.

Angka 70 persen, 63 persen, 62 persen, lalu terakhir 52 persen bagi SBY-Boediono, menurut Anas Urbaningrum, tidak menjadi soal. "Kami tidak pernah tertawa-tertawa atau marah-marah menyikapi hasil survei. Kalau ada yang hasilnya naik, stabil, menurun, itu adalah hal yang biasa saja," katanya. Begitu pula terkait dengan kalau ada yang memproyeksi satu putaran atau dua putaran, ujarnya, itu tidak mengendurkan semangat pihaknya untuk terus bekerja keras meyakinkan rakyat.

Anas Urbaningrum menilai, yang justru aneh ialah adanya pihak melakukan protes atau tudingan macam-macam terhadap kampanye Pilpres satu putaran. "Apa bedanya dengan kampanye dua putaran? Buat kami, apakah Pilpres berlangsung satu atau dua putaran, itu tergantung kepada pemilih," tegasnya.

Karenanya, lanjut Anas, perkara ada pihak yang berjuang agar Pilpres berlangsung satu putaran, semuanya sah. "Begitu juga jika ada yang ingin dua putaran, itu halal dan wajar dalam kompetisi demokrasi," katanya.

Yang jelas, ujarnya, pihaknya tidak pernah protes kampanye Pilpres dua putaran sebagaimana didukung oleh lembaga survei tertentu juga. "Yang penting harus dijaga bersama adalah bagaimana pilpres berlangsung luber, jurdil dan bermartabat. Semua pihak menjaga komitmen untuk berlangsungnya pilpres yang demokratis, tertib, aman dan damai. Soal satu maupun dua putaran bukanlah wilayah yang harus dipersengketakan. Menyoal hal-hal seperti itu tergolong mubazir," kata Anas Urbaningrum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com