Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Terus Periksa IT KPU

Kompas.com - 12/06/2009, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan KPK terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berjalan. KPK telah mengeluarkan surat tugas untuk memperpanjang masa kerja tim guna mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan.

"Tapi karena luasnya Indonesia dan besarnya dana (IT KPU) yang digunakan sehingga masih dalam proses," kata Haryono Umar Ketua Bidang Pencegahan KPK saat diskusi dengan wartawan di kantor KPK Jakarta, Jumat ( 12/6 ). Ikut hadir tiga pimpinan KPK lain yaitu M.Yasin, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto.

Dalam diskusi santai yang nantinya akan diadakan secara reguler tersebut, para pimpinan KPK menjawab beberapa pertanyaan wartawan seputar pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan, belum disahkan UU Tipikor, serta kerja KPK pasca ditangkapnya Ketua KPK nonaktif Antasari.

Belum disahkanya UU Tipikor oleh DPR, kata Haryono, menjadi kekhawatiran semua pihak bahwa KPK, Pemerintah, DPR, serta masyarakat masih mengharapkan Pengadilan Tipikor tetap berlanjut. "Bagaimana bentuk hukumnya dan payung hukumnya, kita serahkan pada lembaga pembuat UU yaitu DPR dan Presiden," ucapnya.

Sedangkan kerja KPK pasca ditangkapnya Antasari, jawab Bibit, KPK hingga saat ini tidak pernah menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi. "Jangan kuatir KPK tanpa antasari. Antasari tidak identik dengan KPK," tegasnya.

Senada juga dikatakan Haryono Umar, bahwa tugas pimpinan KPK sudah terbagi-bagi dan pengungkapan serta pencegahan korupsi tetap berjalan."KPK baik-baik saja, no problem ," ungkapnya.

Untuk pencegahan korupsi, lanjut Haryono, banyak sekali yang sudah dikerjakan KPK yang tidak secara langsung dilihat dampaknya."Contohnya perbaikan sistem di BI dan Haji, yang kita harapkan adanya perubahan manajemen sehingga tidak timbul lagi potensi-potensi yang bisa diselewengkan," ucapnya.

Selain itu, KPK telah melakukan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia serta masuk ke tempat-tempat yang telah dilakukan penindakan untuk mencegah 30 jenis korupsi terjadi lagi. "Kita juga menyelamatkan potensi-potensi yang ada di depan mata. Tapi korupsi masih saja terjadi," ucapnya.

Sedangkan Bibit Riyanto mengatakan, untuk kasus-kasus yang terpendam di KPK nantinya akan diungkap kembali setelah alat bukti lengkap."Semua kasus nanti kita analisis kembali," katanya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com