Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Terus Periksa IT KPU

Kompas.com - 12/06/2009, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan KPK terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berjalan. KPK telah mengeluarkan surat tugas untuk memperpanjang masa kerja tim guna mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan.

"Tapi karena luasnya Indonesia dan besarnya dana (IT KPU) yang digunakan sehingga masih dalam proses," kata Haryono Umar Ketua Bidang Pencegahan KPK saat diskusi dengan wartawan di kantor KPK Jakarta, Jumat ( 12/6 ). Ikut hadir tiga pimpinan KPK lain yaitu M.Yasin, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto.

Dalam diskusi santai yang nantinya akan diadakan secara reguler tersebut, para pimpinan KPK menjawab beberapa pertanyaan wartawan seputar pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan, belum disahkan UU Tipikor, serta kerja KPK pasca ditangkapnya Ketua KPK nonaktif Antasari.

Belum disahkanya UU Tipikor oleh DPR, kata Haryono, menjadi kekhawatiran semua pihak bahwa KPK, Pemerintah, DPR, serta masyarakat masih mengharapkan Pengadilan Tipikor tetap berlanjut. "Bagaimana bentuk hukumnya dan payung hukumnya, kita serahkan pada lembaga pembuat UU yaitu DPR dan Presiden," ucapnya.

Sedangkan kerja KPK pasca ditangkapnya Antasari, jawab Bibit, KPK hingga saat ini tidak pernah menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi. "Jangan kuatir KPK tanpa antasari. Antasari tidak identik dengan KPK," tegasnya.

Senada juga dikatakan Haryono Umar, bahwa tugas pimpinan KPK sudah terbagi-bagi dan pengungkapan serta pencegahan korupsi tetap berjalan."KPK baik-baik saja, no problem ," ungkapnya.

Untuk pencegahan korupsi, lanjut Haryono, banyak sekali yang sudah dikerjakan KPK yang tidak secara langsung dilihat dampaknya."Contohnya perbaikan sistem di BI dan Haji, yang kita harapkan adanya perubahan manajemen sehingga tidak timbul lagi potensi-potensi yang bisa diselewengkan," ucapnya.

Selain itu, KPK telah melakukan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia serta masuk ke tempat-tempat yang telah dilakukan penindakan untuk mencegah 30 jenis korupsi terjadi lagi. "Kita juga menyelamatkan potensi-potensi yang ada di depan mata. Tapi korupsi masih saja terjadi," ucapnya.

Sedangkan Bibit Riyanto mengatakan, untuk kasus-kasus yang terpendam di KPK nantinya akan diungkap kembali setelah alat bukti lengkap."Semua kasus nanti kita analisis kembali," katanya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com