Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit Terlatih TNI Bisa Habis akibat Kecelakaan

Kompas.com - 10/06/2009, 05:23 WIB

”Caranya, dengan menghadirkan pejabat yang bertanggung jawab, mulai dari proses pengadaan, pemeliharaan, hingga perawatan alutsista. Jika diperlukan, DPR dapat meminta presiden membentuk tim itu dengan surat keputusan presiden,” katanya.

Jika estimasi kebutuhan biaya mendidik prajurit TNI berklasifikasi komando mencapai 300 dollar AS per hari, biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang pilot jauh lebih besar lagi. Hal itu disampaikan mantan Panglima Komando Udara Pertahanan Nasional Marsekal Madya (Purn) Djoko Poerwoko.

Djoko menuturkan, untuk mendidik pilot sampai punya kemampuan terbang diperlukan anggaran sedikitnya Rp 1 miliar. Dana sebesar itu dipakai untuk pendidikan selama 20 bulan atau setara dengan 220 jam terbang. Untuk mengirim seorang pilot pesawat tempur belajar ke luar negeri, biaya yang dibutuhkan sekitar 1,5 juta dollar AS.

Tidak cuma itu, lanjut Djoko, dibutuhkan dua sampai tiga tahun lagi untuk mendidik seorang pilot menjadi berkategori full operational. Untuk menjadikan berkategori pilot kombatan, pendidikan itu ditambah lagi per tiga bulanan. Setiap tiga bulan seorang pilot harus berlatih terbang malam, terbang dengan simulator minimal 15 jam, penembakan, navigasi, dan emergency.

”Biaya per jam terbang setiap pesawat berbeda-beda. Sukhoi Rp 500 juta per jam terbang, F-16 sekitar Rp 75 juta per jam terbang, Hercules C-130 Rp 20 juta per jam terbang, dan Fokker sekitar Rp 10 juta per jam terbang. Memang tak murah,” ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengakui kecelakaan kali ini dan yang terjadi beberapa waktu belakangan sebagai suatu kehilangan besar bagi TNI. Namun, ia tak khawatir kehilangan yang terjadi akibat tewasnya prajurit TNI terlatih dalam sejumlah kecelakaan itu bakal menjadi masalah. Dalam sistem pengembangan kekuatan di TNI ada mata rantai sehingga kekurangan bisa selalu tergantikan.

”Saya prihatin atas kehilangan besar ini. Jika dalam kecelakaan sebelumnya yang tewas dari pasukan khusus TNI Angkatan Udara, sekarang dari TNI Angkatan Darat. Belum lagi pilot dan kru. Mereka prajurit TNI terbaik yang dididik dengan baik,” ujar Theo Sambuaga, Ketua Komisi I DPR.

Mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Prabowo Subianto mengakui kehidupan kemiliteran penuh dengan risiko. Tak ada yang menginginkan kecelakaan terjadi. Ia juga membenarkan ada banyak masalah terkait persoalan itu, tetapi tak perlu dipolitisasi.

Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kecelakaan helikopter TNI di Cianjur disebabkan kondisi cuaca yang buruk. Karena itu, ia meminta TNI dalam menjalankan misi latihan atau apa pun, kecuali tugas pertempuran, melihat faktor cuaca.

Di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter jenis Bolkow 105 milik TNI AD di Desa Situhiang, Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. ”Bisa karena cuaca, bisa teknis, atau kesalahan,” ujarnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com