Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: TNI AL Jangan Terprovokasi atau Indonesia Kalah

Kompas.com - 08/06/2009, 21:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama jajaran TNI Angkatan Laut, untuk tidak terprovokasi oleh pihak Malaysia, yang berkali-kali masuk ke wilayah Indonesia di kawasan perairan Ambalat beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan Juwono, Senin (8/6), saat menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I dalam rapat kerja antara Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan, dengan DPR.

"Jangan terjebak perang kata-kata atau kekuatan. Justru nanti di sanalah profesionalisme TNI AL akan teruji. Mereka sudah ditugasi jangan terpancing provokasi, baik tentara maupun kepolisian Malaysia. Begitu kita terpancing menembak pertama kali, maka kalahlah kita di perundingan," ujar Juwono.

Namun begitu, bukan berarti TNI bersikap diam saja jika pihak Malaysia yang pertama kali memulai tembakan pertama (first strike). Seluruh provokasi yang dilakukan Malaysia selama ini menurut Juwono bertujuan memancing kemarahan TNI AL sehingga kemudian lepas kendali dan menembak.

Selain opsi militer, tambah Juwono, pihaknya juga tengah mengupayakan agar pemerintah bisa melakukan upaya tekanan dalam bentuk lain ke Malaysia, tentunya dengan jalan berkoordinasi dengan instansi atau departemen lain. Juwono memisalkan tekanan dilakukan secara ekonomi atau perdagangan, seperti dengan mengurangi jumlah atau nilai investasi Malaysia di Indonesia jika mereka terus menerus tidak mau mengalah dan tetap mengklaim kawasan perairan Ambalat sebagai wilayahnya.

Dengan begitu pilihan untuk berperang dengan Malaysia terkait persoalan ini sangat tidak menguntungkan walau Indonesia tetap akan menegaskan tidak akan mengalah dalam hal wilayah kedaulatannya di mana pun dan dengan negara mana saja. Pemerintah dan TNI juga tidak akan ragu mengerahkan berapa pun besar kekuatan yang dimiliki dan membiayai berapa pun besarnya dana yang diperlukan untuk menjaga wilayah kedaulatan tadi.

"Jangan juga kita menyalahkan para diplomat kita di Deplu. Apa yang terjadi selama ini, pihak Malaysia selalu mengganti-ganti para perunding mereka dan terus membicarakan hal-hal yang tidak substansial dengan perunding kita," ujar Juwono.

Terkait kawasan perairan Ambalat tersebut, Juwono memaparkan, wilayah itu adalah kawasan konsesi minyak yang secara utuh menjadi tuntutan hukum yang tumpang tindih antar kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Kedua negara sepakat menerima Konvensi Hukum Laut 1922 di mana posisi Indonesia dalam menempatkan perairan Ambalat sebagai wilayah Hak Daulat (Sovereign Rights) sangat kuat.

Hak Daulat menurut Juwono berbeda dengan kedaulatan yang berada dalam kawasan 12 mil laut dari garis pantai. Sedangkan kawasan berjarak 12-24 mil laut dari garis pantai termasuk dalam kategori zona tambahan, yang kewenangannya ditangani sejumlah instansi terkait mulai dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, dan banyak lagi. Jadi secara hukum laut internasional, wilayah kedaulatan kita hanya sampai 12 mil laut dari garis pantai dan dari 12-24 mil laut masuk kategori zona tambahan.

Nah, di atas 24 mil laut dari garis pantai disebut kawasan Hak Daulat di mana negara dengan garis pagar terdekat punya hak eksplorasi, ujar Juwono. Hak eksplorasi oleh Indonesia di kawasan Ambalat sudah ada sejak tahun 1980-an, dengan adanya aktivitas eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas bumi, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Unocal dari Amerika Serikat dan ENI dari Italia.

Lebih lanjut dalam pengamatan Kompas, penyikapan anggota Komisi I dalam rapat kerja tersebut terkesan menginginkan adanya aksi konkret yang dilakukan TNI terhadap aksi-aksi provokasi yang dilakukan pihak Malaysia. Beberapa anggota Komisi I bahkan mengajukan usulan, yang terkesan berlebihan dan emosional, macam menanam ranjau di sepanjang wilayah perbatasan laut di sana atau bahkan menghidupkan pembinaan teritorial (binter) seperti dengan melatih sehingga masyarakat dan nelayan mampu bertindak jika bertemu kapal perang Malaysia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com