Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Elektabilitas SBY-Boediono Capai 71 Persen

Kompas.com - 04/06/2009, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan capres SBY-Boediono masih menempati posisi elektabilitas (tingkat keterpilihan) teratas, bahkan hingga mencapai 71 persen. Setidaknya, hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25-30 Mei.

Dua kontender lain, Mega-Prabowo, dipilih oleh 16,4 persen responden, disusul JK-Wiranto dengan 6 persen. "Keunggulan SBY atas Mega dan JK tidak berarti ketika ketiganya berpasangan, di mana SBY memilih Boediono, Mega dengan Prabowo, dan JK dengan Wiranto," ujar Direktur Riset LSI Kuskrido Ambardi pada jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (4/6).

Persentase atas ketiga pasangan ini didapatkan dengan diajukannya pertanyaan, "Jika pemilu presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan dipilih sebagai presiden?"

Dodi melanjutkan, pilihan SBY kepada Boediono ternyata tidak menurunkan elektabilitasnya. "Calon wakil tidak mengurangi ataupun menambah suara secara berarti," tutur dia.

Keunggulan SBY di atas 50 persen ini sudah terjadi sejak Maret 2009. Analisis LSI, elektabilitasnya semakin menguat sejak pemilu legislatif disebarkan secara luas. Dodi mengatakan, tingginya angka elektablitas SBY juga dipengaruhi oleh keunggulan Demokrat pada pemilu legislatif, 9 April 2009.

"Efek itu masih bertahan. Bila hilang, dukungan kepada SBY kemungkinan akan kembali ke posisi sebelum pemilu legislatif, yaitu di kisaran 60 persen, kecuali ada efek pengganti, seperti keunggulan dalam mobilisasi pemilih," ujar Dodi.

Survei LSI ini dilakukan terhadap 2.999 responden, dengan margin of error 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan proporsional di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini, pihak LSI secara terbuka mengakui bahwa survei yang dilakukannya kali ini merupakan pesanan dari Fox Indonesia yang tak lain adalah konsultan dari kubu SBY-Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com