Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Politik SBY Berbudi Pesanan PKS

Kompas.com - 17/05/2009, 22:14 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com- Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyampaikan penjelasan sekaligus pertanggung-jawaban politik atas manufer partainya dalam pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Penjelasan itu disampaikan Anis Matta kepada konstituen dan para relawannya dalam Silaturahmi Kader dan Relawan PKS di Makassar, Minggu (17/5).

Dalam silaturahmi yang dihadiri sekitar 200 kader dan relawan PKS itu, Anis membeberkan kronologis dan latar belakang manuver politik PKS sepanjang pekan lalu. Anis membantah jika PKS telah bersikap inkonsisten dan tidak punya sikap karena awalnya menolak Boediono namun belakangan menerima.

 

Menurut dia, PKS menerima Boediono setelah Sudi Silalahi, Hatta Rajasa, dan Yudhoyono berulang kali meminta maaf karena memilih Boediono tanpa berkomunikasi dengan partai koalisinya. "Permitaan maaf itu disampaikan baik melalui Sudi Silalahi, Hatta Rajasa, dan SBY sendiri juga meminta maaf. Sebagai muslim, apa yang kita lakukan? Memaafkan, tetapi dengan catatan bahwa hal itu tidak boleh terulang," tandas Anis.

 

Menurut Anis, PKS pantas marah karena Yudhoyono dan Partai Demokrat melakukan komunikasi satu arah dalam memutuskan Boediono sebagai pasangan Yudhoyono. Komunikasi satu arah itu menunjukkan Demokrat belum membangun pola hubungan yang setara dengan PKS sebagai mitra koalisinya.

 

"Kita hanya memiliki posisi yang kuat jika kita dianggap setara. Orang yang bisa marah adalah orang yang punya power. Jika kita tidak bisa marah kepada kawan, itu artinya kita tidak punya power," kata Anis.

 

Menurut Anis, dalam pertemuan pada Jumat sebelum deklarasi, Yudhoyono meminta maaf kepada PKS. "Dua per tiga dari waktu pertemuan itu dipakai SBY untuk meminta maaf. Hampir semua konten pidato politik SBY Berbudi itu pesanan dari PKS. Termasuk penegasan Boediono bahwa proteksi pasar tetap diperlukan. Kami ingin membangun koalisi berdasarkan kesetaraan. Ini bukan soal berapa kursi, soalnya kita juga belum tentu menang. Tetapi masalahnya ketika ada komunikasi satu arah, itu yang harus diinterupsi dengan keras secara terbuka. Semua kemitraan kita adalah kemitraan yang kritis dan konstruktif," kata Anis.

 

Menurut Anis, seluruh manuver PKS dilakukan semata-mata untuk menciptakan konstelasi politik yang memungkinkan PKS tumbuh. Itu mengapa PKS berkepentingan membangun koalisi yang setara dengan Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com