Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Mulai Jelas

Kompas.com - 13/04/2009, 05:59 WIB

Dengan konstelasi terbaru ini, sepertinya nasib ”Segitiga Emas” yang terbangun menjelang pemilu legislatif bakal buyar. Namun, Taufik mengatakan, PDI-P tetap terus menjajaki koalisi dengan Partai Golkar, PPP, dan PAN.

Sedangkan PKS, menurut Wakil Ketua Bidang Politik PKS Zulkieflimansyah, Jumat lalu, kemungkinan besar akan bergabung dengan Partai Demokrat. Hal serupa dinyatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Yang pasti, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Yahya Muhaimin, koalisi yang akan dibangun hendaknya bukan sekadar demi kepentingan parpol, tetapi demi kepentingan bangsa yang lebih luas. ”Sekarang ini ada kecenderungan kuat koalisi yang sedang dibangun pimpinan partai politik bukan didasarkan pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat luas,” ujarnya.

Kemandekan DPR

Hasil Pemilu Legislatif 2009 juga berisiko memperpanjang kemandekan DPR. Sekalipun nantinya mungkin hanya 9 partai politik yang mengisi DPR, tetap dibutuhkan kerja ekstra keras agar DPR periode 2009-2014 bisa lebih baik.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Minggu, menilai 9 parpol di DPR sebenarnya masih terlalu banyak. Sekalipun mekanisme pemilu dengan penerapan parliamentary threshold bisa mengurangi parpol yang masuk ke DPR, Qodari memprediksi tetap akan ada ”keramaian” sehingga belum akan terjadi perubahan signifikan dalam pola legislasi di DPR. Jika itu terjadi, target legislasi akan sulit tercapai dan kualitas perundang-undangan tetap akan buruk.

Catatan Kompas, sampai dengan akhir masa sidang 3 Maret lalu, DPR lalu baru bisa menyelesaikan 157 undang-undang. Padahal, target Program Legislasi Nasional DPR 2004-2009 adalah 284 undang-undang.

Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai peta kekuatan yang hampir merata menjadikan setiap parpol bisa mewarnai proses pengambilan keputusan di DPR.

Tiga kelompok

Dalam DPR mendatang, Partai Demokrat bisa dominan, tetapi tetap kalah pengalaman ketimbang Partai Golkar dan PDI-P. Dengan begitu, Partai Demokrat tidak bisa mengabaikan begitu saja kedua partai politik tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com