Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Mulai Jelas

Kompas.com - 13/04/2009, 05:59 WIB

”Selama ini Partai Golkar dan Partai Demokrat sudah berkoalisi, sedang berkoalisi, dan kalau kerja sama atau koalisi ini dilanjutkan, wajar saja,” ujar Andi yang dihubungi Kompas semalam.

Namun, rapat DPP Partai Golkar semalam menyatakan, pembahasan soal itu baru akan diputuskan pertama-tama melalui pembahasan di DPP Golkar tanggal 16 April. Berikutnya, melalui rapat pimpinan nasional khusus tanggal 23 April. ”Di sinilah mandat untuk JK diputuskan,” kata Sekjen DPP Golkar Sumarsono.

Minggu siang, Kalla bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali. Keduanya menolak bahwa pertemuan itu terkait upaya membangun koalisi. Kedua partai politik sepakat menahan diri agar stabilitas negara tetap terjaga.

Langkah PDI-P

Dengan posisi sementara sebagai pemenang peringkat kedua atau ketiga, ruang manuver PDI-P memang tidak terlalu lebar. Saat ini sudah dua partai baru yang merapat ke kubu banteng, yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra. Koalisi dengan kedua partai ini sepertinya sudah jelas karena sulit membayangkan Gerindra maupun Hanura merapat ke kubu Demokrat.

Jumat malam, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta. Keesokan harinya, giliran Prabowo Subianto menemui Megawati.

Menurut Wiranto atau Prabowo, dalam pertemuan itu belum dibicarakan persiapan menghadapi pemilu presiden.

Toh, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas saat berbincang-bincang dengan pers di Jalan Teuku Umar, Sabtu, sudah bisa memastikan bahwa PDI-P akan membangun koalisi dengan Hanura, Gerindra, dan bahkan juga dengan PPP. ”Hanura pasti. Gerindra pasti. PPP juga pasti,” ucap Taufik.

Meski demikian, soal calon wakil presiden, menurut Taufik, belum bisa dipastikan karena harus dibicarakan dalam rapat koordinasi nasional.

Ketika ditanya soal peluang Prabowo menjadi calon wakil presiden, Megawati menegaskan bahwa hal itu masih terbuka. ”Kemungkinan selalu terbuka seperti yang selalu saya katakan di rakernas,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com