Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Distribusi Logistik Tak Jangkau LP

Kompas.com - 07/04/2009, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pemilu bagi pemilih narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak mendapat kiriman logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu membuat petugas LP harus membawa sendiri logistik pemilu ke kecamatan terdekat.

“Logistik untuk pemilu di LP harus dibawa sendiri ke kecamatan,” kata Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik LP Narkotika Cipinang, Tribowo, Selasa (7/4).

Petugas LP Cipinang harus membawa logistik pemilu ke kantor Kecamatan Cipinang Besar Utara. Logistik tersebut akan dibawa pada Rabu (8/4).

Selain itu, lanjut Tribowo, narapidana juga tidak memperoleh materi kampanye dari parpol peserta pemilu. “Mereka harus ikut memilih tapi tidak menerima materi kampanye parpol,” katanya.

Meski demikian, narapidana tetap memiliki hak pilih, sehingga petugas LP wajib mengakomodir hal itu.

Sebanyak 400 narapidana LP Cipinang menerima sosialisasi teknis pelaksanaan pemungutan suara dari KPU DKI Jakarta pada Selasa (7/4). “Sosialisasi pemungutan suara ini penting untuk meningkatkan pemahaman narapidana,” katanya.

Dia menambahkan, di LP Narkotika Cipinang terdapat 2.485 orang yang memiliki hak pilih. "Sedangkan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.400 orang, sedangkan 85 orang lain tidak terdaftar karena tergolong penghuni baru,” kata Tribowo.

Dia menambahkan, pihaknya akan menyiagakan enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Blok A dua TPS, di blok C 2 TPS, dan di lapangan dua TPS. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di LP merupakan petugas LP setempat. “Ada 54 pegawai LP yang menjadi petugas di setiap TPS,” katanya.

Petugas tersebut akan bekerja sejak pemungutan suara hingga penghitungan suara.

Anggota KPU DKI Jakarta, Jamaluddin F Hasyim, mengingatkan para napi agar mengikuti langkah-langkah pemungutan suara. “Sebaiknya sudah punya pilihan sebelum mendatangi TPS,” kata Jamaluddin.

Dia menambahkan, para narapidana tetap harus menerima surat undangan untuk mendatangi TPS dari petugas KPPS. Jamaluddin juga berharap para narapidana tidak salah dalam melakukan pencontrengan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com