Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pimpinan Daerah Kompak

Kompas.com - 13/03/2009, 17:35 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat dan efektif dibutuhkan kekompakan di antara pimpinan daerah, dari unit yang terkecil seperti camat hingga gubernur. Jangan sampai ada kerenggangan yang membuat pengambilan keputusan dan kebijakan akhirnya tidak berjalan.

Demikian disampaikan Wapres Kalla saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Riau dan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Riau, Bupati, Walikota sampai Camat se-Provinsi Riau di Balai Serindit, Provinsi Riau, Jumat (13/3) sore.

Dalam acara itu hadir Gubernur Kepulauan Riau Rusli Zaenal dan sejumlah menteri kabinet di antaranya Menneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris serta Seswapres Tursandi Alwi.

"Saya tidak ingin ada kerenggangan di antara para pimpinan daerah. Harus kompak kalau ingin membuat pemerintahan daerah yang kuat dan efektif. Karena itu, saya tidak ingin apabila ada camat yang diundang bupati tidak datang. Begitu juga kalau ada bupati yang tidak datang saat diundang gubernur," tandas Wapres Kalla.

Dilanjutkan Wapres Kalla, "Karena itu, saya bisa memahami jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung apabila ada gubernur yang tidak datang saat diundang Presiden."

Wapres menegaskan, agar tercipta hubungan pemerintahan yang harmonis dan membangun kebersamaan, setiap pimpinan daerah harus datang apabila diundang untuk menghadiri rapat koordinasi terkait dengan program pembangunan rakyat di daerahnya.

Beberapa saat lalu, sebagaimana diberitakan, sejumlah kepala daerah tidak memenuhi undangan Presiden Yudhoyono menghadiri rapat koordinasi. Hal itu menyebabkan pemerintah pusat tidak bisa berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik terkait kebijakan pembangunan daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com