Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cukai Rokok Tinggi Bantu Mengurangi Kemiskinan

Kompas.com - 26/02/2009, 17:34 WIB

JAKARTA, KAMIS — Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan cukai rokok agar pemasukan negara terus bertambah sehingga program mengurangi kemiskinan dapat segera terwujud. Peningkatan cukai rokok juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap rokok.

Demikian yang dikatakan Prof Prijono Tjipto Wibowo, seorang peneliti dari Lembaga Demografi FEUI, di Jakarta Kamis (26/2). Saat ini, cukai rokok yang ada baru sebesar 37 persen dari harga jual eceran. Jika cukai rokok dinaikkan sampai ke batas maksimal, hasilnya 65 persen dari harga jual eceran. "Jika cukai naik maka secara otomatis pemasukan negara akan naik dan dana tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Prijono.

Dari enam negara di Asia, tarif cukai tembakau di Indonesia berada pada urutan kelima terbawah. Tarif tertinggi cukai tembakau terjadi di Thailand (63 persen) disusul Malaysia (49-57 persen), Filipina (46-49 persen), Vietnam (45 persen), Indonesia (37 persen), dan Kamboja (20 persen).

Data menunjukkan apabila harga rokok dinaikkan sebesar 10 persen, maka konsumsi keluraga miskin terhadap rokok akan turun sebanyak 17 persen.

Abdillah Ahsan yang juga peneliti dari lembaga demografi FEUI berpendapat banyaknya masyarakat Indonesia yang merokok disebabkan oleh rumitnya sistem cukai yang ada sehingga harga rokok menjadi murah. Jika peraturan mengenai cukai rokok disederhanakan, rokok akan menjadi mahal. "Orang-orang terutama keluarga miskin akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak," ujar Abdillah. (C5-09).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com