KPU Dinilai Gagal Sosialisasikan Pelaksanaan Pemilu

JAKARTA, MINGGU - Lingkar Madani untuk Indonesia wilayah Jakarta Raya menyimpulkan KPU Daerah gagal melakukan sosialisasi kepada calon pemilih. Penilaian ini didasarkan pada hasil pemantauan melalui survey kepada 861 responden di wilayah DKI Jakarta (66 kelurahan pada 5 kotamadya), Kota Depok (20 kelurahan di 5 kecamatan), Kota Bekasi ( 9 kelurahan di 3 kecamatan), Kabupaten Bogor (9 kelurahan di 3 kecamatan) serta Kota baru Tangerang Selatan (9 kelurahan 3 kecamatan).

"Survey sangat mengkhawatirkan. Total responden yang tidak tersentuh sosialisasi Pemilu sebanyak 75,5 persen atau 720 responden. Ini terbagi lagi menjadi responden yang tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemilu (hanya tahu bulan saja) 45,5 persen dan responden sama sekali tidak mengetahui jadwal pemilu mencapai 30 persen," terang Sahid Salahudin, Direktur Eksekutif LIMA wilayah Jakarta Raya, di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (22/2).

Survey dilakukan sejak 5-18 Februari 2009. Dengan profil responden laki-laki 62 persen, 38 persen perempuan. Usia responden 18-46 tahun yang umumnya berprofesi pelajar, mahasiswa, pedagang, PNS, profesional dan Ibu rumah tangga. Selain itu, responden yang mengetahui apakah namanya telah tercantum di DPT (Daftar Pemilih Tetap) hanya 63,5 persen (457 responden). Hanya 0,75 persen atau 3 orang dari mereka yang menyatakan sudah pasti terdaftar sebagai pemilih tetap karena melihat secara langsung namanya tercantum dalam DPT. Sisanya, 37 persen (169 responden) mengetahui terdaftar berdasarkan informasi/ diberitahukan orang lain. Sidangkan 62,25 persen(285 responden) menyatakan sudah terdaftar karena merasa pernah didata oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih.

Di luar itu,  33,5 persen (241 responden) tidak tahu apakah dirinya sudah terdaftar ataukah belumLain itu, sedangkan 3 persen (22 responden) menyatakan belum terdaftar, setelah yang bersangkutan mengecek di DPT.

"Adanya sikap apatis pemilih terhadap hak-hak politiknya berdasarkan hasil presentase terakhir ini, mengindikasikan masyarakat pada kelompok ini merasa tidak wajib diperjuangkan atau bahkan menganggap Pemilu tidaklah penting bagi mereka," tambah Sahid.

Lebih lanjut Sahid menjelaskan, saat timnya memaparkan kegagalan sosialisasi ke KPU, KPU menjawab tidak ada anggaran. "Bila kita tanya ke KPU, banyak dikarenakan kurangnya anggaran untuk itu. Padahal anggaran itu mereka yang membuat. Sebagai contoh, hal-hal non substansional dibengkakkan, sementara biaya sosialisasi di plot rendah," terang Sahid.