Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens: Golkar Akhirnya Merasa Dihina..

Kompas.com - 21/02/2009, 10:29 WIB

JAKARTA, SABTU — Pernyataan kesiapan menjadi capres yang diutarakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dinilai pengamat politik UI, Boni Hargens, sebagai kesadaran Golkar yang terlambat. Ia berpendapat, sikap itu seharusnya dinyatakan jauh-jauh hari tanpa menunggu adanya percik meremehkan dari mitra koalisinya, Demokrat. Seperti diketahui, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, sempat memancing emosi kader Golkar baik di pusat maupun daerah. Pernyataan Mubarok yang mengatakan perolehan suara Golkar hanya 2,5 persen, dianggap meremehkan.

"JK siap menjadi capres, saya katakan, akhirnya Golkar tahu bahwa dia sudah dihina habis-habisan. Ini menyadarkan Golkar dia punya kekuatan karena punya kader potensial," ujar Boni pada diskusi mingguan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/2).

Boni mengatakan, keputusan JK sangat luar biasa. "Tapi akan lebih berani jika JK mundur dan membiarkan SBY jalan sendiri sampai akhir masa jabatannya. Golkar akan lebih punya harga diri," lanjutnya.

Ia khawatir, pernyataan JK akan menimbulkan disharmoni hubungan SBY-JK sehingga menimbulkan efek besar bagi jalannya pemerintahan.

Berbeda dengan Boni, pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin berpendapat, pernyataan kesiapan capres seorang pejabat jangan memunculkan wacana harus mundur dari jabatan yang diembannya. "Jangan sampai DPR berpikir untuk memundurkan wapres karena dia sudah menyatakan capres. Bisa rusak republik ini," kata Irman.

Sementara kader Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, keputusan JK merupakan keputusan rasional. Selama ini yang menjadi pertimbangan adalah keharmonisan antara presiden dan wakil presiden. "Keputusan JK menjadi energi baru bagi kader di daerah. Paling penting ada yang dipertimbangkan bahwa kultur politik ketika masih dalam pasangan sehingga harus dipertimbangkan harmonisasi presiden dan wapres," kata Ferry, anggota Komisi II, dalam kesempatan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com