Hore... RI Lebih Leluasa Atur Proyek dari Asing

Kesepakatan ini akan mengurangi program pinjaman atau hibah yang bersifat mengikat (tied aid). Sebagai ilustrasi, pinjaman yang bersifat mengikat itu kerap ditekankan oleh pihak Jepang, antara lain dalam penentuan kontraktor, pengadaan barang, bahan baku, dan konsultan proyek harus berasal dari Jepang.

Jepang adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia. Maka, Komitmen Jakarta akan memberikan dampak besar pada pembicaraan utang luar negeri bilateral dengan Jepang ke depan.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangi komitmen seperti iini bersama kreditornya. Ini tercapai setelah pemerintah memaksa kreditor mengubah cara-cara pemberian pinjaman.

"Selama ini, negara yang meminjam, tangannya selalu di bawah (posisi meminta dan tidak punya daya tawar kuat) sehingga mereka biasanya didikte dengan berbagai persyaratan dan kriteria. Nah, Komitmen Jakarta ini memberikan kesamaan posisi atau kemitraan yang lebih sederajat," kata Sri Mulyani.

Pengamat ekonomi Fadhil Hasan mengatakan, pinjaman luar negeri hanya akan efektif dan optimal jika diperoleh atas dasar permintaan dan kebutuhan Indonesia (demand driven). Selama ini justru sebaliknya, pemberian pinjaman dilakukan karena pihak kreditor yang mengaturnya dan kerap tidak sesuai kebutuhan mendesak di Indonesia.

Selain itu, pinjaman luar negeri juga akan optimal jika Indonesia siap dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Saat ini, penyerapan pinjaman luar negeri tergolong rendah, padahal Indonesia sudah bayar komisi.

Pinjaman juga bisa efektif jika proyek yang didanai asing itu menggunakan konsultan dan barang produk dalam negeri. Namun, penggunaan produk dalam negeri itu masih sangat rendah, akibatnya manfaat proyeknya kembali ke negara kreditornya. "Jika semua hal itu ada dalam Komitmen Jakarta, maka pinjaman luar negeri akan jauh lebih optimal," ujar Fadhil.