Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Laporkan 6 Nama Calon Hakim Agung ke DPR

Kompas.com - 23/12/2008, 18:13 WIB

Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SELASA — Komisi Yudisial melaporkan enam nama calon hakim agung yang berhasil diseleksi dari puluhan kandidat yang mencalonkan diri. Enam nama tersebut dilaporkan kepada Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua Komisi III DPR Maiyasyak Johan, Selasa (23/12) sore, di ruang rapat Ketua DPR, Gedung DPR, Jakarta.

Keenam orang calon hakim agung tersebut selanjutnya masih akan diuji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III pada pertengahan Januari atau awal Februari 2009.

Keenam calon hakim agung itu adalah H Yulius SH, Sutoyo SH MH (hakim Tata Usaha Negara), Kol Chk Natsri Anshari SH LLM, Brigjen TNI Drs Burhan Dahlan SH (militer), Dr Wijayanto Setiawan SH MHum (hakim nonkarier), dan Moerino SH (hakim karier).

"Bukan hal mudah mencari calon hakim agung. Kami berupaya menyeleksi secara obyektif dan transparan, sehingga didapatlah yang 6 orang ini," kata Koordinator Bidang Seleksi Calon Hakim Agung KY, Mustafa Abdullah.

Dengan diajukannya enam orang ini, KY masih harus mencari 18 orang lagi untuk mengisi sisa 8 formasi kosong di Mahkamah Agung. Mustafa mengatakan, KY tidak akan memaksakan diri jika tidak mendapatkan calon yang berkualitas. "Kalau memaksakan diri, nanti kami yang bertanggung jawab, jika dapatnya yang enggak berkualitas," ujarnya.

Untuk memenuhi formasi kosong tersebut, pada pertengahan Februari mendatang KY akan kembali melakukan proses seleksi. Dari pengalaman seleksi yang dilakukan, sekitar 28 persen calon terganjal masalah kesehatan yang tidak bisa ditoleransi, misalnya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan mengalami sakit jantung.

Wakil Ketua Komisi III Maiyasyak Johan mengapresiasi upaya KY untuk mendapatkan calon-calon hakim agung, yang selanjutnya akan dites DPR. Ia sepakat, KY tak perlu terburu-buru dan memaksakan meloloskan calon yang tak memenuhi kriteris. Sebab, menurut UU tidak ada batas waktu untuk mengisi kekosongan jabatan di MA.

"Komisi III sepakat bahwa memilih hakim agung adalah sesuatu yang berat. Kami akan menyeleksi yang enam ini pada pertengahan Januari setelah reses, atau paling lama awal Februari," kata Maiyasyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com