Parpol Korbankan Perempuan dalam UU Pornografi

JAKARTA, SENIN - Partai-partai politik yang mendukung Undang-Undang Pornografi dengan alasan bahwa UU tersebut dimaksudkan untuk melindungi perempuan merupakan hal yang ironis.  Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh parpol di Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat memiskinkan perempuan dan anak-anak.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) I Gusti Agung Ayu Ratih, atau Gung Ayu, dalam orasi kebudayaannya di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (10/11).  Orasi ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Taman Ismail Marzuki yang ke-40.

"Dalam urusan pengelolaan keuangan negara, kita dapat melihat apa yang menjadi prioritas parpol-parpol adalah peningkatan kekayaan pribadi dan anggaran belanja partai. Sementara itu, layanan kesehatan dan pendidikan, yang sesungguhnya merupakan hal terpenting, bukanlah prioritas parpol," ujar Gung Ayu.

Dengan demikian, kata Gung Ayu, parpol tidak hanya membiarkan kaum perempuan hidup dalam kemiskinan, tetapi juga mengkriminalisasi perempuan-perempuan miskin ketika mereka terpaksa masuk gelanggang kerja seks komersial untuk mencari nafkah.

Gung Ayu  menambahkan pula, pembebasan tubuh dan gerak perempuan merupakan salah satu prasyarat utama dalam penegakan demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Bangsa majemuk
Menurut Gung Ayu, Indonesia adalah sebuah kemajemukan, yang lahir dari kesepakatan berbagai pihak yang bercita-cita membesarkan negeri berwawasan kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Karenanya, setiap usaha untuk menyeragamkan langgam, dan mengasingkan kelompok yang tidak berlaku seperti kaum mayoritas merupakan pengingkaran terhadap alasan keberadaan bangsa ini.